Dedi Mulyadi Dan Ono Sebut Nama Jawa Barat Tak Diubah

Jakarta, Bindo.id – Polemik muncul usai adanya isu usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Sunda.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kompak menyebutkan tak ada usulan resmi untuk mengganti nama provinsi.

Ono mengatakan DPRD hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan menerima serta membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan di rapat kerja Komisi I DPRD.

Ia mengatakan pembahasan itu bukan berarti DPRD sudah menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.

“Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini,” ujar Ono pada keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026), dilansir dari detikJabar.

Kata Ono, wacana tersebut asalnya dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat. Selanjutnya aspirasi tersebut diteruskan kepada Komisi I untuk dikaji sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ia mengatakan mayoritas fraksi di DPRD hanya menyepakati supaya usulan itu dikaji lebih lanjut, bukan menyetujui pergantian nama provinsi.

“Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif,” tuturnya.

Kata Ono, apabila kajian tersebut dilanjutkan maka pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, maupun dampak ekonomi.

Jawa Barat merupakan provinsi yang dihuni masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, yakni dari Sunda, Betawi, maupun Cirebon.

Ono mengingatkan saat ini kondisi ekonomi daerah tak bisa diabaikan, sehingga DPRD tak akan gegabah mengambil keputusan yang akan berpotensi membebani masyarakat.

“Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat,” ujarnya.

Dedi juga memastikan isu pergantian nama provinsi asalnya bukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia mrngatakan saat ini fokus pemerintah tetap pada penyelesaian berbagai program pembangunan maupun pelayanan ke masyarakat.

“Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat,” ujar Dedi.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion