Connect with us

Keuangan

Jokowi Geram Soal Anggaran 10 M Digunakan Rapat dan Perjalanan Dinas 6 M

Published

on

Presiden Joko Widodo atau Jokowi [setneg]
Presiden Joko Widodo atau Jokowi [setneg]

Jakarta, Bindo.id – Presiden Joko Widodo menanggapi banyaknya alokasi Anggaran yang digunakan tak tepat guna.

Anggaran tak tepat guna yang ditemukan Jokowi tersebut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya yaitu berhubungan dengan anggaran stunting.

Jokowi menuturkan ada daerah yang memberikan anggaran penanganan stunting sebesar Rp 10 miliar. Akan tetapi dari total anggaran tersebut, mayoritas justru dipakai untuk kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

“Contoh, ada anggaran stunting, 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu,” tutur Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023.

Rapat tersebut diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu (14/6/2023). Dirinya menuturkan jangan membayangkan nantinya anggaran tersebut dibelikan telur, susu, protein maupun sayuran.

“Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” ujarnya.

Saat Jokowi melihat rincian dana 10 miliar yang dianggarkan untuk stunting. Dana tersebut dipakai untuk perjalanan dinas sebanyak Rp 3 miliar, rapat-rapat sebanyak Rp 3 miliar, serta penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla senilai Rp 2 miliar.

Jokowi menuturkan anggaran penanganan stunting semestinya lebih banyak dialokasikan agar dapat membeli telur, susu, ikan, daging, sayuran, dan lainnya.

Sebab, bahan-bahan yang disebutkan manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Bukan malah digunakan untuk rapat maupun perjalanan dinas.

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran sebanyak 10 miliar tersebur, seharusnya untuk lain-lainnya sebanyak 2 miliar.

Sedangkan sisa anggaran sebanyam 8 miliar tersebut dibelikan telur, ikan, daging, sayur untuk diberikan kepada masyarakat yang mengalami stunting.

Ada juga daerah yang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 2,5 miliar. Anggaran tersebut rencananya dipakai untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga  Prastowo Ungkap Bukti Hasil Hilirisasi Nikel Yang Berbuah Manis

Akan tetapi, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 1,9 miliar digunakan untuk honor pegawai serta perjalanan dinas.

Sedangkan dana yang dianggarkan untuk pengembangan UMKM secara konkret hanya sekitar Rp 600 juta.

“Itu nanti sisanya yg 0,6 miliar, yang 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja,” tuturnya.

Menurutnya, dana sebesar 600 juta tersebut juga masih muter-muter dengan pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd dan tidak konkret.

“Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing,” ujarnya.

Semestinya anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pengembangan UMKM, misalnya digunakan untuk pameran.

Selain itu, ada juga daerah yang memberikan alokasi dana senilai Rp 1 miliar. Dana tersebut rencananya dianggarkan untuk membangun dan merehabilitasi balai. Seharusnya sebagian besar dana tersebut dipakai untuk rehabilitasi.

Akan tetapi, faktanya, dana senilai Rp 734 juta atau 80 persen malah digunakan untuk honor pegawai, rapat, serta perjalanan dinas.

“Ini sudah enggak bisa lagi,” ujarnya.

Jokowi menuturkan untuk menangani masalah ini diperlukan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP diminta agar serius dalam melakukan pengawasan terhadap penganggaran dan penggunaan APBN serta APBD yang dilakukan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Presiden mengimbau supaya pengawasan fokys pada orientasi hasil. Dirinya menginginkan alokasi APBN dan APBD agar lebih tepat guna bagi masyarakat, bukan fokus untuk rapat maupun perjalanan dinas.

“Jika tidak diawasi, hati hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ,” ujarnya, dilansir dari kompas.

Menurutnya, anggaran tersebut harus dipelototi dan mengawasinya hingga turun ke bawah.

Dirinya berpendapat yang diawasi saja masih ada yang bablas, apalagi jika anggaran tersebut tak diawasi.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion

Baca Juga  Jokowi Minta Erick Thohir Untuk Berupaya Agar FIFA Tak Berikan Sanksi Pada Indonesia