Ekonomi
Tanpa Biaya Administrasi, Produk UMKM Bisa Tampil Di Ritel Modern
Jakarta, Bindo.id – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah sepakat memfasilitasi pembebasan listing fee atau bea administrasi pendaftaran kepada UMKM yang memasok produk ke jaringan ritel modern.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro bersama Aprindo.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menuturkan bahwa pemerintah terus mendorong supaya UMKM yang punya produk berkualitas tak hanya berkembang di pasar lokal, namun juga bisa menembus jaringan ritel modern, sektor perhotelan, industri, hingga pasar digital.
Aprindo sudah menaungi lebih dari 500 perusahaan ritel modern yang ada di Indonesia.
“Kami ingin UMKM potensial tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu masuk ke jaringan ritel modern, perhotelan, industri, dan pasar digital,” tutur Helvi pada keterangannya, dilansir Minggu (19/7/2026).
Kata Helvi, kebijakan ini akan semakin membuka akses pasar serta memperkuat daya saing usaha mikro di pasar modern.
Dia mengatakan kolaborasi Kementerian UMKM dan Aprindo adalah implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mendorong penguatan kemitraan dan perluasan akses pasar untuk usaha mikro.
Pembebasan biaya administrasi ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah untuk memberi kesempatan yang lebih setara kepada UMKM agar bisa mengakses pasar modern serta meningkatkan skala usahanya lewat kemitraan dengan pelaku usaha besar.
Pada rangkaian Jambore Kumitra 2026 di Teras Malioboro, Yogyakarta, Kementerian UMKM mendorong penguatan UMKM dengan perluasan akses pemasaran ke usaha besar maupun ritel. Selain itu juga mengadakan seminar literasi digitalisasi serta peningkatan kapasitas teknologi lewat acara Juragan UMKM.
Kementerian UMKM juga memfasilitasi business matching antara pengusaha UMKM dengan 10 perusahaan besar maupun jaringan ritel nasional pada rangkaian kegiatan Kumitra.
Dari kegiatan itu terdata potensi komitmen transaksi hingga Rp 7,155 miliar.
“Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja,” ujar Helvi.
Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion
