Permintaan Maaf Gubernur Kaltim Tentang Polemik Rujab Rp 25 Miliar

Samarinda, Bindo.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik tentang polemik rencana renovasi rumah jabatan (rujab) sebesar Rp 25 miliar yang mendapat kritikan luas dari masyarakat.

Permintaan maaf itu disampaikannya lewat akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.

Dirinya menyampaikan hal itu sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang beberapa hari terakhir.

Polemik tersebut mencuat usai sejumlah item renovasi dianggap tak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Pada pernyataannya, Rudi mengakui bahwa kritik yang muncul sebagaj bentuk kepedulian masyarakat pada jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” tutur Rudi dalam keterangan resmi.

Menurutnya, kegaduhan itu sebagai bahan refleksi penting, terutama dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan ke publik.

Ia mengatakan komunikasi yang tak utuh bisa menyebabkan kesalahpahaman serta memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.

Rudi menegaskan dirinya tak akan menghindar dari tanggung jawab, walaupun perencanaan renovasi rumah jabatan itu disebut sudah ada sebelum dirinya menjabat menjadi gubernur.

“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” ujarnya.

Sorotan publik pada proyek renovasi itu khususnya tertuju pada beberapa fasilitas yang dinilai tak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Adanya item itu memicu pertanyaan publik tentang sensitivitas anggaran di tengah berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.

Tanggung biaya fasilitas di luar fungsi kedinasan

Rudi mengambil langkah yang dianggap cukup tegas untuk menanggapi hal itu.

Dia menyebutkan akan menanggung secara pribadi biaya untuk fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan.

“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” ujarnya.

Upaya ini disebut sebagai wujud komitmen untuk meredam polemik serta menunjukkan tanggung jawab moral ke masyarakat.

Rudi mengatakan akan meninjau ulang pada keseluruhan rencana renovasi.

Dirinya berjanji akan memilah kembali mana saja kebutuhan yang benar-benar penting serta sesuai fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas negara.

Menurutnya, ke depan setiap kebijakan yang ada kaitannya dengan anggaran publik harus lebih mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dia mengatakan peristiwa ini sebagai pengingat untuk semua jajaran pemerintah daerah agar lebih berhati-hati merancang program, khususnya yang bersinggungan langsung dengan persepsi publik.

Tidak hanya itu, Rudi juga menyinggung tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama untuk melaksanakan pemerintahan.

Menurutnya kepercayaan publik tak dapat dibangun hanya lewat program, namun juga lewat sikap terbuka sert kesediaan untuk mengakui kekurangan.

Pada akhir pernyataannya, dia berkomitmen untuk bekerja lebih teliti serta peka pada kebutuhan masyarakat.

“Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tuturnya.

Polemik renovasi rujab ini disorot luas, tak hanya di tingkat daerah namun juga nasional, sebab dianggap mencerminkan tantangan pada pengelolaan anggaran publik di tengah tuntutan transparansi yang kian tinggi.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion