SSDM Sediakan Layanan Hotline Pengaduan Masalah Rekrutmen Anggota Polri

Jakarta, Bindo.id – Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri menyediakan layanan hotline terkait pengaduan masyarakat (dumas) tentang proses rekrutmen anggota Polri.

Masyarakat yang merasa telah mengalami, melihat, mendengar serta mengetahui ada praktik dugaan penyimpangan pada proses penerimaan calon anggota polisi bisa mengirimkan aduan masalah ke nomor ponsel 085773760016. Nomor tersebut akan tersambung langsung di aplikasi WhatsApp milik SSDM Polri.

Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo memberikan arahan kepada semua jajaran yang nenghadiri secara tatap muka dan virtual di Mabes Polri yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (11/4/2023)

“Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif,” tutur Dedi.

Dedi mengatakan dalam rekrutmen ini dilaksanakan memakai prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel, dan humanis), dan clean and clear. Acara peluncuran hotline pengaduan ini dihadiri oleh sejumlah instansi.

Instansi yang hadir diantaranya yaitu kepala biro dan kepala bagian di SSDM Polri, perwakilan Divisi Propam Polri, perwakilan Itwasum Polri Kompolnas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan LSM. Mereka hadir secara tatap muka. Sedangkan perwakilan dari masing-masing polres dan polda ikut menghadiri acara ini secara virtual.

“Ini adalah operasi khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip ‘Betah’, inilah pertanggungjawaban kita,” ujarnya.

Dirinya mengatakan penting untuk meningkatkan kerja keras agar dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri. Saat ini tingkat kepercayaan publik mencapai 70,8 persen. Dia menyebutkan target berikutnya yakni meningkatkan kepercayaan publik minimal 76 persen, bahkan lebih, di Hari Ulang Tahun Bhayangkara 1 Juli mendatang. Proses rekrutmen yang dilakukan secara bersih diharapkan mampu mencapau target tersebut.

Saat ini brand image yang masih melekat kuat di masyarakat yaitu masuk polisi pakai uang, masuk bintara sekian ratus juta rupiah, masuk taruna sekian ratus juta bahkan sekian miliar rupiah.

“Image ini harus kita rubah,” ujar Dedi.

Mantan Kadiv Humas Polri ini juga mengimbau supaya pelanggaran saat proses rekrutmen anggota Polri dapat dihindari. Pejabat kepolisian mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diimbau agar mempunyai upaya mitigasi kecurangan saat pelaksanaan penerimaan anggota Polri.

“Kita harus ubah image tersebut,” tuturnya.

Dia memberikan contoh kasus di Jawa Tengah. Menurutnya, kasus ini cukup memukul institusinya. Dia mengimbau agar kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Mitigasi sejak awal hingga selesai proses rekrutmen. Dia juga memberikan perintah kepada jajarannya mulai dari panitia pusat hingga daerah agar menggandeng pihak eksternal dalam melakukan pengawasan proses rekrutmen.

“Selain pengawasan internal, (pengawasan) eksternal diperkuat,” ujarnya.

Mantan Kapolda Kalteng ini mempersilakan jajarannya yang berada di wilayah untuk menggandeng pengawas eksternal lainnya. Dedi telah menegaskan nomor hotline yang resmi digunakan SSDM Polri hanyalah satu. Dirinya juga menegaskan kepada operator hotline agar proaktif saat memberikan tanggapan kepada masyarakat.

“Operator hotline juga harus proaktif,” ucapnya.

Menurutnya, opertor hotline harus menjawab seluruh pertanyaan masyarakat tentang rekrutmen ini.

Dilansir dari detik.com, Dedi juga mengimbau kepada masyarakat apabila mendapatkan pesan maupun panggilan dari nomor selain hotline SSDM Polri dan hotline masing-masing panitia daerah, dan mengaku menjadi pihak panitia penerima anggota Polri, jangan langung percaya.

Dia menyebutkan jika ada nomor-nomor lainnya, itu merupakan oknum yang ingin memanfaatkan proses rekrutmen. Oknum tersebut berusaha untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion