Kasus Keracunan Massal MBG, Dasco Sebut Aparat Perlu Ikut Investigasi

Jakarta, Bindo.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada aparat penegak hukum untuk ikut melakukan investigasi kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG).

Menurutnya, hal itu dianggap perlu untuk memastikan apakah kasus keracunan itu disebabkan kelalaian pada proses penyajian makanan, atau ada dugaan kesengajaan.

“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” tutur Dasco, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (25/9/2025).

Dasco mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar serius menyikapi kasus keracunan massal yang sedang terjadi

Ia mengimbau kepada semua pihak agar memberi kesempatan BGN untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh.

“Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah, tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” ujar Dasco.

“Untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” imbuhnya.

Kata Dasco, DPR melalui Komisi IX juga akan mengawal serta mengawasi evaluasi MBG yang dilakukan oleh BGN, termasuk juga memberi masukan maupun saran.

“Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG. Ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Dari data Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari sampai 22 September 2025, ada 4.711 kasus keracunan MBG.

Berdasarkan data itu, kasus keracunan terbanyak ada di Pulau Jawa. BGN membagi 4.711 kasus itu ke tiga wilayah, yaitu Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, serta Wilayah III meliputi 824 kasus.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan kasus keracunan dikarenakan sejumlah hal. Misalnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak porsi besar, maupun mengganti supplier bahan baku.

Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang membuka opsi untuk memperkarakan SPPG atau dapur MBG yang telah terbukti lalai menyajikan menu MBG sehingga menyebabkan keracunan.

“Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” ujar Nanik, Kamis (25/9/2025).

Kelanjutan Program MBG

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan Kepastian program MBG tetap akan berlangsung.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” ungkap Cak Imin, ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Ia mengatakan saat ini yang harus dilakukan BGN yakni melakukan evaluasi keseluruhan program, tak hanya terkait dengan temuan keracunan.

Wamensesneg Juri Ardiantoro juga menyampaikan hal serupa. Juri mengatakan tak perlu ada penghentian total program MBG.

“Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” tutur Juri saat di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion