5 Pejabat Baru Sekretaris Utama Hingga Deputi Diperkenalkan BGN

Jakarta, Bindo.id – Ada 5 pejabat baru yang dikenalkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kelimanya adalah pengganti dari pejabat sebelumnya yakni Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Trenggono memperkenalkan mereka di kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Para pejabat tinggi madya tersebut baru saja dilantik pada Selasa (21/7/2026) siang.

Kata Agustina, hal penting dari organisasi untuk program makan bergizi bergizi gratis (MBG) merupakan sumber daya manusia (SDM).

Para pejabat baru BGN tersebut dilantik atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.

“Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya,” ujar Agustina saat jumpa pers.

“Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” imbuhnya.

Pejabat yang diperkenalkan yakni :

1. Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri sebagai Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana sebagai Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan

Sebelumnya, Agustina mengatakan saat ini evaluasi program MBG fokus pada 2 aspek utama. Salah satunya yakni validasi data penerima manfaat.

“Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” ujar Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Selain validasi data, BGN juga melakukan evaluasi skema insentif untuk SPPG.

Besaran insentif selama ini dianggap masih disamaratakan meskipun kapasitas layanan setiap SPPG berbeda-beda.

Agustina mengatakan ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan relatif dekat.

Ada SPPG lain yang harus melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak.

Kondisi itu perlu diakomodasi pada skema insentif yang lebih proporsional.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” tuturnya.

“Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” imbuhnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion