Menangani Tawuran Dan Macet, Pemprov Jakarta Gelar Rapat Khusus

Jakarta, Bindo.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas langkah efektif menangani permasalahan tawuran hingga kemacetan yang berimbas pada pelaksanaan proyek strategis.

Untuk mengatasi tawuran, berbagai langkah dikaji diantaranya tentang pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar Jaga Jakarta, maupun Pembentukan Satgas Penertiban Tawuran.

Rapat koordinasi lintas sektor itu diselenggarakan di Balaikota, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Jajaran Staf Khusus Gubernur – Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah-Asisten Sekretaris Daerah, beserta kepala dinas dan kepala BUMD terkait turut hadir di rapat koordinasi ini.

“Tawuran di Jakarta seolah terjadi secara turun-temurun, dan penyebabnya bermacam-macam. Oleh karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta untuk menangani persoalan ini benar-benar ditunggu oleh publik,” kata Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Firdaus Ali.

Upaya kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari universitas yang ada di sekitar Jakarta sedang dikaji Pemprov Jakarta untuk menemukan solusi efektif dalam menangani permasalahan tawuran di Jakarta.

“Juga perlu ada enforcement (langkah paksaan) yang kuat, broken windows theory di mana kaca pecah sedikit langsung dicari pelakunya pun perlu diterapkan,” ujar Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo.

Pemprov Jakarta juga akan melakukan pengkajian langkah penanganan tawuran lewat kampanye besar “#JagaJakarta”.

“Patroli rutin Forkopimda hingga memaksimalkan penggunaan CCTV berbasis Artificial Intellegence (AI) pun perlu dilakukan,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Soemarno.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebutkan pendekatan ekonomi atau sosial akan dikaji penerapannya untuk mengatasi permasalahan tawuran.

Setiap wilayah yang ada tawuran maupun yang tak ada tawuran akan diupayakan diberlakukan pemberian insentif dan disentif. 

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengkajian terhadap pembentukan Satgas Penertiban Tawuran.

“Satgas penertiban harus dibentuk, operasi harus tetap dijalankan secara besar-besaran,” kata Wisnu Permadi selaku Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Kontraktor Nakal Akan Dapat Sanksi Tegas

Sanksi tegas akan diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada para kontraktor nakal yang tak penuhi standard keselamatan serta pengelolaan lalu lintas yang selaras dengan dokumen perencanaan. 

Hal itu disebabkan Pemprov DKI Jakarta menerima banyaknya aduan kemacetan yang dikarenakan banyaknya proyek pembangunan konstruksi strategis di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta, diantaranya proyek pembangunan MRT, LRT, JSDP, PAM Jaya, Harbour Road Toll, dan lain-lain

“Kita perlu sensitif dan responsif, perlu empati dengan masyarakat yang terkena macet harus ada petugas yang hadir (dishub) dilapangan untuk mengatur,” ujar Prastowo.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion