Connect with us

Info Nasional

Hasil KTT G20 India Yang Resmi Ditutup Pada Hari Minggu 10 September 2023

Published

on

Perdana Menteri India, Narendra Modi telah menutup acara pertemuan KTT New Delhi pada hari Minggu (10/9/2023) [setkab]
Perdana Menteri India, Narendra Modi telah menutup acara pertemuan KTT New Delhi pada hari Minggu (10/9/2023) [setkab]

Jakarta, Bindo.id – Perdana Menteri India, Narendra Modi telah menutup acara pertemuan KTT New Delhi pada hari Minggu (10/09).

Sebelumnya, di sesi ketiga KTT, anggota G20 mengadakan diskusi tentang masa depan global bersama. Diskusi tersebut terangkum pada tema ‘One Future’.

Dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, di sesi III KTT G20, Presiden RI Joko Widodo didampingi dan kemudian diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Visi serta ajakan kolektif untuk masa depan bersama yang lebih baik telah disampaikan oleh para anggota G20.

PM Modi menuturkan KTT G20 New Delhi menyediakan jalur baru bagi pembangunan yang berpusat untuk kemanusiaan dan inklusif.

G20 diarahkan agar dapat bersifat inklusif, ambisius, tegas, serta berorientasi pada tindakan, di mana keprihatinan pembangunan yang ada di negara-negara selatan juga bisa disuarakan secara aktif.

Sebelumnya, pada hari Sabtu (9/9/2023) sudah dijelaskan tercapainya konsensus pada Deklarasi Pemimpin G20 New Delhi (New Delhi G20 Leaders’ Declaration).

Akhirnya anggota G20 berhasil memperoleh kesepakatan tentang kondisi geopolitik global yang menjadi isu paling akhir dari kesepakatan para anggota.

Deklarasi itu terdiri dari 12 bagian serta 83 paragraf yang isinya tentang komitmen anggota G20 terhadap sejumlah isu.

Isu tersebut terdiri dari :

  • permasalahan pertumbuhan global
  • pencapaian SDGs
  • ekonomi berkelanjutan
  • multilateralisme
  • transformasi teknologi dan infrastruktur digital
  • perpajakan internasional
  • kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  • isu keuangan
  • kontra terorisme dan pencucian uang
  • upaya menciptakan tatanan global yang lebih iklusif

Di KTT G20 New Delhi, Indonesia memberikan dukungan prioritas Presidensi India dengan tetap mengutamakan inklusifitas lewat upaya menjaga relevansi G20 sebagai global premier economic forum untuk menjawab permasalahan global.

Baca Juga  Hari Pers Nasional 2023, Semua Lembaga Diminta Jokowi Untuk Dukung Media Arus Utama

Di lain sisi, Indonesia juga memastikan komitmen KTT G20 Bali agar dapat diimplementasikan, terutama pada sektor Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, serta Transisi Energi.

Peran Indonesia di G20

Indonesia mempunyai peran strategis pada G20.

Indonesia bisa menjadi penghubung antara kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang demi kepentingan nasional Indonesia serta kepentingan global yang lebih luas.

Indonesia juga menjadi pelantang suara the Global South dan memiliki fungsi sebagai bandul penyeimbang dari kelompok negara maju, negara berkembang, serta kelompok LDCs.

Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hari pertama KTT G20 New Delhi. Jokowi menyampaikan ada 3 kunci pembangunan dunia. Ketiga kunci tersebut yakni stabilitas, solidaritas, serta kesetaraan.

Pertumbuhan dunia perlu ditunjang dengan stabilitas lewat semangat agar dapat terus mendorong kebiasaan dialog serta kerja sama.

Dikotomi tentang utara-selatan, maju-berkembang, dan timur-barat harus dapat diakhiri pada G20 ini.

G20 harus memberikan dukungan penguatan partisipasi negara berkembang pada rantai pasok global.

Kerja sama harus tetap memperhatikan prinsip setara, inklusif, serta adil untuk menenuhi hak pembangunan kepada semua.

Selanjutnya Brazil akan memegang Presidensi G20 tahun 2024.

Serah terima Presidensi G20 dari PM Modi kepada Presiden Brazil Lula da Silva dilaksanakan di sesi 3 ketiga KTT.

Kepemimpinan Troika G20 oleh Indonesia telah berakhir, selanjutnya akan digantikan oleh Afrika Selatan yang akan menjadi Presidensi G20 di tahun 2025.

G20 juga sepakat Amerika Serikat akan menjadi Presidensi G20 lagi di tahun 2026.

Jokowi meminta tolong ke Belanda dan Perancis untuk hapus UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Pemerintah Indonesia meminta dukungan kepada Belanda dan Prancis soal penghapusan kebijakan Uni Eropa tentang European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau yang dikenal dengan UU Anti Deforestasi.

Baca Juga  Tol Indrapura Akan Percepat Waktu Tempuh Medan-Kisaran Hari Ini Diresmikan Jokowi

Aturan UU Anti Deforestasi tersebut dianggap telah merugikan Indonesia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan hal itu setelah mendampingi Presiden Joko Widodo di pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Pertemuan bilateral tersebut digelar di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 India, Sabtu (9/9/2023).

“Kita minta dukungan Belanda menjelaskan posisi Indoesia bahwa EU Deforestation menyusahkan Indonesia,” tutur Zulhas, Minggu (10/9/2023).

Sebab hal itu akan berpengaruh pada produk pertanian Indonesia. Produk pertanian yang berpengaruh pada UU tersebut duantaranya kopi, coklat, lada, karet, sawit.

Hal itu dianggap sangat merugikan Indonesia.

Zulhas juga menuturkan bahwa Indonesia mendorong Belanda serta Prancis untuk menyelesaikan perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Target selesainya percepatan penyelesaian IEU-CEPA yakni pada akhir 2023.

“Nilai perdagangan kita dengan Uni Eropa kan kecil dibanding negara ASEAN lainnya, baru sepertiga,” ujarnya.

Harapannya dengan adanya IEU-CEPA, nilai oerdagangan dapat meningkat.

Sebab Uni Eropa dan Indonesia mempunyai potensi yang lebih besar dari biasanya.

Ketua Partai Amanag Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga turut mendampingi Jokowi untuk memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ gathering ke-1.

Di forum itu telah dibahas kolaborasi antarnegara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Kanada, Turkiye, dan Australia) untuk mengatasi tantangan global.

KTT G20 India, Jokowi Sebut Stabilitas, Solidaritas, dan Kesetaraan Kunci Pembangunan Dunia

Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyampaikan intervensi di Sesi Pertama yang bertema “One Earth” pada KTT G20 New Delhi. Intervensi tersebut disampaikan pada Sesi Kedua dengan tema “One Family”.

Usai menyampaikan intervensi tersebut, Narendra Modi kembali mengundang Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pandangannya tentang kondisi permasalahan global.

Baca Juga  Stadion Indoor Terbesar Di Indonesia Bisa Tampung 16 Ribu Orang Diresmikan Jokowi Hari Ini

KTT G20 tahun 2023 digelar dengan kondisi global yang masih tak menentu.

Presiden Jokowi kembali menekankan kepada semua anggota G20 agar bisa menjaga soliditas menjadi satu keluarga untuk menentukan arah pembangunan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama beberala Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya juga ikut mendampingi Presiden Joko Widodo di Sesi Kedua KTT itu.

“Falsafah ‘Satu Keluarga’ ini semestinya bukan semata jargon. Melainkan sebuah mindset untuk menentukan arah pembangunan dunia,” ujar Jokowi dalam intervensinya.

Menurutnya, Semua anggota harus bertanggung jawab serta memastikan semua masyarakat dunia tanpa terkecuali agar dapat hidup damai, stabil serta sejahtera.

Presiden Joko Widodo juga menekankan 3 kunci pembangunan dunia.

Ketiga kunci pembangunan tersebut yaitu stabilitas, soladiritas, serta kesetaraan.

Sebagai Ketua ASEAN 2023 Indonesia akan terus mendorong ASEAN menjadi jangkar stabilitas kawasan.

Indonesia akan terus mendorong kebiasaan dialog serta kerja sama yang ada di kawasan Indo-Pasifik.

Dilansir dari liputan 6, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar dapat menghentikan perang serta mengakhiri permusuhan dengan berpegang teguh terhadap hukum internasional serta semangat kerja sama dan juga multilateralisme yang inklusif.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion