Tarif Ekspor Olahan Ikan Tuna Ke Jepang Kini Dihapuskan Oleh KKP

Jakarta, Bindo.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merampungkan kesepakatan penurunan pos tarif ekspor 0 persen pada 4 komoditas tuna olahan ke Jepang.

Nol tarif ekspor ini diberlakukan pada tuna kaleng serta cakalang kaleng yang awalnya 9,6 persen kini jadi 0 persen.

Selain itu, juga pos tarif katsuobushi dengan HS Code 1604.14-091 serta tuna lainnya HS Code 1604.14-099, yang awalnya 9,6 persen kini jadi 0 persen.

“Alhamdulillah setelah rangkaian perundingan, akhirnya tercapai kesepakatan tarif 0 persen untuk tuna tersebut. Ini kado dari KKP untuk pelaku usaha tuna,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo, Jumat (12/1/2024).

Budi menyebutkan 2 pos tarif 0 persen terutama katsuobushi diberlakukan dengan persyaratan sertifikat yang menyatakan bahwa bahan baku cakalang memiliki panjang minimal 30 cm.

Dia menyebutkan kesepakatan ini akan diberlakukan efektif paling cepat akhir 2024 usai proses ratifikasi antar kedua negara selesai.

“Tentu ini sejalan dengan upaya peningkatan ekspor tuna mengingat kita sudah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun tuna,” tuturnya.

Budi menuturkan Jepang menjadi salah satu negera dengan tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia.

Indonesia sangat memiliki potensi untuk terus meningkatkan ekspornya ke Jepang terutama tuna-cakalang.

Jepang sebagaj impotir tuna-cakalang nomor 2 di dunia yang nilai impor mencapai 2,2 miliar dolar AS (share 13 persen) di tahun 2022 usai Amerika Serikat (share 15 persen).

Sejumlah negara yamg menjadi pemasok utama tuna-cakalang ke Jepang yakni Taiwan sebanyak 18 persen, China sebanyak 11 persen, Thailand sebanyak 11 persen, sedangkan Indonesia ada diurutan ke-6 yaitu dengan pangsa 7 persen.

Sedangkan pada 4 kode HS tuna-cakalang olahan, impor Jepang senilai 395 juta dolar AS.  Pemasok utama tuna-cakalang jenis ini yaitu Thailand sebanyak 58 persen, Indonesia sebanyak 18 persen, Filipina sebanyak 16 persen, serta Vietnam sebanyak 4 persen.

Di periode Januari hingga November 2023, ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang terdata sebanyak 632,7 juta dolar AS.

Nilai ini berasal dari produk udang sebanyak 45 persen, tuna-cakalang sebanyak 25 persen, mutiara sebanyak 8 persen, rajungan sebanyak 5 persen, serta cumi-sotong-gurita sebanyak 3 persen.

Sedangkan nilai ekspor pada 4 kode HS tuna olahan yang sudah disepakati jadi 0 persen, di periode tersebut nilainya mencapai 47,6 juta dolar AS atau sebanyak 30 persen pada nilai ekspor tuna-cakalang Indonesia ke Jepang.

Meskipun telah disepakati, Budi menuturkan Indonesia mengusulkan persyaratan sertifikasi dengan panjang bahan baku cakalang minimal 30 cm dilakukan integrasi dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang sudah diharmonisasikan bersama Japan Catch Documentation Scheme (JCDS).

“Sehingga SHTI dapat digunakan untuk memfasilitasi persyaratan dimaksud,” ujarnya.

Terakhir, setelah kesepakatan itu, KKP juga sedang mengadakan penguatan serta pengaturan di Unit Pengolah Ikan (UPI) yang akan memakai tarif preferensi 0 persen itu.

Terutama, soal persyaratan cakalang dengan ukuran minimal 30 cm, diantaranya lewat registrasi, penguatan standar operasional prosedur, pakta integritas serta ketertelusuran ikan.

“Ini secara pararel akan kita kawal, agar UPI dapat menikmati tarif 0 persen tersebut,” ujarnya.

Pemerintah juga sempat mengadakan pertemuan Intersesi Penyelesaian Perundingan Perubahan Protokol Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tanggal 22 hingga 24 November 2023.

Acara pertemuan tersebut digelar di Tokyo, Jepang.

Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan selaku Chief Negotiator (CN) Indonesia menjadi pemimpin dari Delegasi Republik Indonesia saat pertemuan tersebut.

Sedangkan Atsusi Taketani, Deputy Director General, Ministry of Foreign Affairs, Jepang sebagai pemimpin dari delegasi Jepang.

Ketua Delri didampingi oleh Nilanto Perbowo yang juga menjabat menjadi Fungsional Ahli Utama Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sebagai Chief Negotiator KKP, Direktur Pemasaran, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Atase Perdagangan KBRI Tokyo, serta Tim dari Direktorat Perundingan Bilateral dan ITPC Osaka, Kementerian Perdagangan.

Selain Indonesia, otoritas Jepang juga sudah lebih dulu memberi eliminasi tarif bagi pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand, maupun Vietnam.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion