Prabowo Subianto Minta Menteri Pendidikan Tinggi Agar Respon Aspirasi Mahasiswa

Jakarta, Bindo.id – Presiden RI Prabowo menyampaikan arahan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto supaya memberikan respons terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal ini setelah hadir di rapat terbatas bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

“Pak Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respons yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa,” ungkap Yusril, Kamis.

Yusril juga meyakini Mendikti akan mengadakan dialog maupun komunikasi dengan mahasiswa.

“Kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa,” ujarnya.

Pada Agustus 2025, sejumlah mahasiswa mengadakan aksi demonstrasi di berbagai daerah. 

Aksi tersebut awalnya dipicu oleh protes ada kenaikan tunjangan anggota DPR RI dan kebijakan pemerintah yang berpolemik. Salah satu organisasi mahasiswa, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menyampaikan 11 tuntutan.

Tuntutan mereka yakni :

1. menolak semua upaya pengaburan sejarah maupun politisasi sejarah untuk kepentingan elite
2. mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah pada pembahasan RUU dengan melibatkan publik secara luas, serta menunda pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan.
3. Mendesak pemerintah transparan saat menyampaikan informasi perjanjian bilateral untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, serta mengadakan diplomasi yang kuat supaya tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan
4. Mendesak audit menyeluruh pada izin pertambangan, memastikan partisipasi masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, dan penindakan tegas pada praktik illegal mining di berbagai daerah
5. Mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh serta membuka data spesifik tentang jumlah tentara organik yang ditempatkan di wilayah itu sesuai MoU Helsinki.
6. Mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer serta fasilitas terkait di Universitas Riau ataupun perguruan tinggi lain.
7. Menolak dan mencabut UU TNI, serta menolak semua bentuk intimidasi dan represi pada warga sipil
8. Menuntut DPR, pemerintah, maupun aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi pada aktivis yang masih berstatus tersangka.
9. Menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT, serta mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi serta sanksi hukum yang dianggap sejalan dengan nilai agama dan budaya bangsa
10. Menolak praktik dwifungsi jabatan, baik sipil ataupun militer, yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi
11. Mendesak pemerintah serta DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion