Nelayan Temukan Drone CSIC Di Bawah Laut China

Jakarta, Bindo.id – Nelayan menemukan drone bawah laut milik China di perairan Indonesia.

Ini jadi alarm serius bagi kemampuan pertahanan maritim nasional.

Beberapa analis berpendapat insiden ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas Indonesia untuk melakukan pemantauan aktivitas di bawah laut.

Pemerintah diprediksi akan memilih jalur diplomasi senyap untuk menangani isu sensitif ini.

Temuan drone bawah laut China

Seorang nelayan Indonesia menemukan kendaraan bawah laut tak berawak (unmanned underwater vehicle/UUV) yang berasal dari China di Selat Lombok pada pekan lalu, dilansir dari laporan South China Morning Post, Kamis (16/4/2026).

Drone ini tertulis “CSIC” yang diduga terkait dengan China Shipbuilding Industry Corporation. Hal ini mengindikasikan ada aktivitas bawah laut tanpa izin di salah satu jalur maritim paling strategis Indonesia.

Perangkat tak berawak tersebut diduga berfungsi untuk pemetaan dasar laut serta pengumpulan intelijen akustik secara tersembunyi.

Selat Lombok, yang letaknya berada di antara Bali dan Lombok termasuk jalur penting menuju ke Australia serta diawasi ketat oleh Amerika Serikat maupun Australia.

Keterbatasan kapabilitas Indonesia

Alfin Febrian Basundoro selaku dosen hubungan internasional Universitas Airlangga Surabaya, berpendapat temuan ini menyoroti tentang lemahnya Indonesia pada patroli bawah laut serta sensor pendeteksi yang minim.

“Saat ini, Indonesia hanya memiliki empat kapal selam, yang tidak cukup untuk secara efektif memantau wilayah maritimnya yang luas,” tutur Alfin.

Dia mengatakan kondisi ini mencerminkan ketimpangan militer yang signifikan antara China dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Saat ini, hanya 4 negara di kawasan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam yang punya kemampuan pertahanan bawah laut.

Keterbatasan anggaran, tingginya biaya operasional, da  ketergantungan terhadap armada lama membuat Indonesia hanya punya 4 kapal selam aktif kelas Nagapasa dan Cakra.

Saat ini pemerintah berupaya untuk menambah jumlah tersebut lewat kemitraan strategis dan produksi dalam negeri.

Febry Triantama dari Universitas Paramadina berpendapat Indonesia perlu setidaknya 12 kapal selam dan peningkatan sistem operasi bawah laut.

“Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan perang anti-kapal selam di tubuh TNI,” tuturnya.

Fungsi strategis drone bawah laut UUV bisa mengumpulkan data oseanografi seperti suhu air laut, salinitas, serta kadar oksigen.

Informasi tersebut penting untuk memahami kondisi bawah laut serta mendukung operasi militer, terutama kapal selam.

Abdul Rahman Yaacob dari Rabdan Security and Defence Institute mengatakan drone yang ditemukan kemungkinan sedang memetakan dasar laut.

“Informasi ini akan sangat bernilai secara strategis jika angkatan laut China, khususnya kapal selam, ingin beroperasi di perairan ini,” ujarnya.

Alfin mengatakan kedalaman Selat Lombok menjadikannya lokasi ideal untuk kapal selam bertenaga nuklir serta kapal tempur besar.

Data yang dikumpulkan drone bisa mendorong peningkatan efektivitas operasi militer China di kawasan.

Diplomasi senyap Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia diprediksi akan memilih tak banyak berkomentar, seperti yang dilakukan di kasus serupa tahun 2020 saat drone berbentuk torpedo ditemukan di dekat Pulau Selayar, Sulawesi Selatan.

Kata Rahman, Jakarta cenderung menangani isu sensitif lewat diplomasi senyap untu menjaga stabilitas hubungan ekonomi dengan Beijing.

“Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang sejak lama menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar,” tutyrnya.

China termasuk mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 167,49 miliar dollar AS (sekitar Rp 2.869 triliun) tahun 2025, dan investor asing terbesar kedua setelah Singapura.

Sorotan pada klaim keamanan nasional Penemuan drone ini juga dianggap bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara paling aman apabila terjadi Perang Dunia III.

“Negara mana yang akan aman? Indonesia termasuk yang teratas, Anda tahu,” ujar Prabowo saat rapat kerja pemerintah tanggal 8 April.

Muhammad Zulfikar Rakhmat dari Centre of Economic and Law Studies berpendapat Indonesia semestinya memanggil pejabat China untuk meminta penjelasan resmi.

“Ketidaknyamanan diplomatik dapat dibenarkan ketika keamanan nasional dipertaruhkan,” tulisnya, seraya menambahkan fakta bahwa drone ditemukan nelayan, bukan sistem deteksi, menunjukkan ada “celah kritis” pada kemampuan nasional.

Alfin mengatakan pendekatan diam pemerintah mencerminkan pilihan untuk menyerap serta melakukan penyelidikan insiden tanpa memperbesar konflik.

“Ini menunjukkan pilihan yang disengaja untuk secara diam-diam menyerap dan menyelidiki insiden tersebut, daripada meningkatkannya menjadi konflik diplomatik,” tuturnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion