BI Resmi Luncurkan GPIPS Wilayah Jawa 2026 Gantikan GNPIP

Sidoarjo, Bindo.id – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 resmi diluncurkan Bank Indonesia (BI).

Program baru ini akan menggantikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini berjalan, dengan penguatan pada 7 program unggulan yang lebih terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Peluncuran ditandai dengan flagoff armada Kerja Sama Antar Daerah (KAD) GPIPS Wilayah Jawa 2026 pelepasan konvoi truk distribusi pangan menuju ke Kalimantan sampai Papua yang mewakili 3 jalur distribusi yaitu nasional, Jawa, serta intra Jawa Timur.

Sebelum flagoff, dilakukan juga simbolis kerja sama yang meliputi empat poin.

Keempat poin tersebut yaitu penyerahan sarana prasarana pertanian, penandatanganan KAD termasuk offtaker, sinergi program prioritas SPPG/KDKMP dengan produsen, serta fasilitasi kredit investasi dan modal kerja untuk off-farm

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menuturkan GPIPS lahir untuk menanggapi semakin kompleksnya tantangan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Penguatan program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama poin ke-2 terkait dengan swasembada pangan sebagai pilar kemandirian bangsa.

“Pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” ujar Aida pada sambutannya, di Gudang Bulog, Sidoarjo, Rabu (13/5/2026)

Dia mengatakan GPIPS punya 3 kebaruan dibanding GNPIP.

Pertama yakni pengendalian inflasi pangan harus diperkuat dari sisi pasokan supaya kesenjangan antarwaktu maupun antardaerah bisa dijaga.

Kedua yakni mendukung agenda pemerintah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama tentang ketahanan pangan, ketahanan energi, serta ketahanan ekonomi.

Ketiga yakni ingin memastikan masyarakat, termasuk petani, agar jadi lebih sejahtera.

“Karena itu, pada pagi hari ini, GNPIP kita transformasikan menjadi GPIPS, yaitu Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera,” ujarnya.

Kata Aida, GPIPS 2026 fokus di 2 aspek utama yaitu penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan.

Ada 3 komoditas prioritas yang jadi fokus di semua wilayah yaitu beras, cabai, serta bawang merah.

Di wilayah Jawa, komoditas tambahan yang jadi perhatian yakni bawang merah, beras, serta cabai rawit.

Program tersebut dijalankan lewat 7 program unggulan yang neliputi :

(1) peningkatan produktivitas melalui optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP);

(2) penguatan ketahanan komoditas pangan melalui hilirisasi dan penguatan kelembagaan petani sebagai offtaker;

(3) optimalisasi KAD;

(4) penguatan fasilitasi distribusi pangan;

(5) optimalisasi operasi pasar dan pasar murah;

(6) penguatan neraca pangan; serta

(7) penguatan koordinasi dan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi.

“Dengan strategi ini, kita optimis dapat menjaga inflasi volatile food pada rentang 3-5%, menjamin kesinambungan pasokan antar waktu dan antar daerah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok secara berkelanjutan,” tutur Aida.

Dari sisi capaian, inflasi nasional di tahun 2025 terdata sebanyak 2,92% (year-on-year/yoy). Pada April 2026 kembali mengalami penurunan jadi 2,42% (yoy).

Inflasi volatile food juga membaik jadi 3,37% (yoy), didukung menguatnya ketahanan pangan nasional serta meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang per Mei 2026 mencapai 5,26 juta ton dan diprediksi mencapai 6 juta ton pada Juli 2026.

Kata Aida, setidaknya terdapat 4 tantangan yang harus diantisipasi. Keempat tantangan tersebut yakni :

• risiko perubahan iklim dan El Niño
• karakteristik komoditas musiman yang rentan menciptakan lonjakan harga
• kebutuhan penguatan pascapanen yang semakin mendesak
• tantangan struktural pertanian misalnya alih fungsi lahan dan fenomena aging farmer.

Ada alasan Jawa Timur dipilih jadi lokasi grand launching GPIPS Jawa. Dari data BPS, Jatim jadi penghasil padi terbesar nasional dengan kontribusi 17,34% atau setara 10,57 juta ton di tahun 2025, tumbuh 12,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jatim juga jadi produsen nomor 1 jagung dan cabai rawit secara nasional, dengan kontribusi produksi cabai rawit hingga 37,01%. Ada di posisi kedua untuk bawang merah dengan kontribusi sebanyak 22,91%.

Di luar kapasitas produksi, Jawa Timur punya posisi strategis sebagai hub perdagangan kawasan timur Indonesia pada peta konektivitas nasional dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim jadi simpul distribusi utama yang menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju ke Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Papua.

Kapasitas gudang Bulog Jawa Timur hingga 1,22 juta ton atau setara 22,81% dari kapasitas gudang nasional

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmen Jatim untuk memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional.

Dia mengatakan pengembangan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) yang sifatnya mobile menjadi salah satu terobosan untuk memperkuat kerja sama dan mitigasi antar daerah.

“Pangan tidak hanya soal beras dan karbohidrat, tetapi juga protein. Karena itu penguatan pangan berbasis protein sangat penting, termasuk melalui pengembangan sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba,” ujar Khofifah.

Khofifah menegaskan tentang pentingnya konektivitas antar pasar. Walaupun produksi cabai rawit Jatim tertinggi di Indonesia, harga cabai di satu pasar dapat berbeda jauh dengan pasar lainnya.

Dirinya mendorong efisiensi produksi padi lewat pemakaian alat mesin pertanian seperti combine harvester untuk menekan losses pascapanen.

“Kami optimistis Jawa Timur tidak hanya menuju ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan berkelanjutan,” tuturnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan 3 tantangan utama yang dihadapi kepala daerah untuk mengawal program ketahanan pangan yaitu tantangan global dan geopolitik, kewajiban mengawal program nasional termasuk swasembada pangan, serta janji politik ke publik yang harus dipenuhi.

Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri siap memastikan sinkronisasi ketiga hal itu.

“Mudah-mudahan kita bisa mengawal bersama gerakan ini agar tidak hanya menjadi seremoni sesaat, tetapi benar-benar berlanjut di daerah-daerah lainnya. Kemendagri siap mengawal bersama-sama,” ujar Bima Arya.

Sebagai wujud komitmen bersama, Rakor TPIP-TPID akan digelar secara terjadwal sepanjang 2026 di 5 wilayah.

Setelah soft launching di Sumatera pada Februari 2026 dan grand launching Jawa di bulan Mei ini, rangkaian berikutnya akan berlanjut ke Balinusra (Juni), Kalimantan (Agustus), serta ditutup di Sulampua – Sulawesi, Maluku, dan Papua – pada Oktober 2026.

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur Thoriq Majiddanor dan Prihasto Setyanto, Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Subandi, Direktur Bulog Prihasto Setyanto, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono, beserta unsur Forkopimda se-wilayah Jawa, kelompok tani, pelaku usaha, dan BUMD pangan turut hadir di acara ini. 

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion