Pemerintah Mengawasi BEI Dan OJK Secara Ketat, Gejolak Pasar Modal Buat Prabowo Geram

Jakarta, Bindo.id – Tekanan tajam di pasar modal membuat Presiden Prabowo Subianto geram.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dan berujung pada pengunduran diri beberapa petinggi inti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Amblasnya IHSG dianggap mencoreng kredibilitas Indonesia di mata investor global. Pemerintah memberikan sinyal tegas akan memperketat pengawasan pada BEI dan OJK untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan Prabowo marah besar sebab gejolak yang terjadi di pasar saham beberapa pekan terakhir.

Tekanan itu diyakini sudah merugikan investor ritel domestik serta mempertaruhkan kehormatan Indonesia.

“Jadi, saya mengambil kesempatan ini untuk mengatakan dengan tegas, Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” tutur Hashim saat Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kata Hashim, reaksi keras Presiden bukan tanpa alasan. Dirinya mencatat dinamika pasar saham yang terjadi belakangan memicu timbulnta kekhawatiran luas, termasuk investor internasional.

IHSG terkoreksi mendalam di perdagangan Rabu (28/1/2026). Hal ini dipicu sentimen negatif dari kebijakan pengelola indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).

MSCI memutuskan menghentikan sementara beberapa perubahan indeks yang melibatkan emiten Indonesia.

IHSG saat itu turun 742,58 poin atau 8,27 persen ke level 8.237,64. Posisi itu meupakan level terendah sepanjang hari.

Sebelumnya, Trading halt diaktifkan ketika IHSG turun 8,00 persen. Tekanan sudah ada sejak awal perdagangan. IHSG dibuka pada posisi 8.393,51. Indeks sempat berada di level tertinggi harian 8.596,17 sebelum berbalik mengalami penurunan tajam.

Pada Kamis (29/1/2026), tekanan jual pun berlanjut. Tak lama usai pembukaan perdagangan, BEI kembali mengaktifkan trading halt usai IHSG anjlok 835,20 poin atau setara 10,04 persen ke level 7.485,35.

IHSG akhirnya ditutup menguat di posisi 8.329,60 pada Jumat (30/1/2026).Akan tetapi, indeks sempat menyentuh level psikologis 7.400 di tengah perdagangan.

Pada Senin (2/2/2026) tekanan kembali berlanjut dan sampai penutupan sesi pertama, IHSG merosot 5,31 persen atau 442,44 poin ke level 7.887,16.

IHSG dibuka di level 8.306,16 serta sempat menyentuh angka 8.313,06 sebelum aksi jual menyeret indeks di level terendah 7.858,40.

Kondisi tersebut, Hashim secara terbuka mengingatkan pemerintah akan memperketat pengawasan pada otoritas pasar modal.

“Jadi saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey (BEI) dan Anda Pak Hasan (OJK). Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat, dan saya serius,” ujarnya.

“Kalian semua tahu kan apa yang terjadi minggu lalu? Morgan Stanley, jatuhnya pasar saham, dan saya tidak tahu apakah kalian mengikutinya, tapi itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri,” lanjutnya

Lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International juga menyoroti pasar modal Indonesia.

Kata Hashim, lembaga itu ikut mencermati kondisi pasar saham nasional, khususnya tentang isu transparansi.

Dia menyebutkan MSCI mengirim 4 surat ke pemerintah Indonesia untuk mempertanyakan beberapa aspek dalam pengelolaan pasar modal.

Walaupun tak merinci isi surat tersebut, Hashim mengatakan permasalahan utamanya ada kaitannya dengan transparansi.

“Dan ada alasannya, karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan, Pak. Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat, empat surat kepada pemerintah Indonesia,” ujar Hashim.

Dia menegaskan kepercayaan dan kredibilitas sebagai fondasi utama di sistem pasar keuangan.

Tanpa adanya kedua elemen itu, pasar tak akan berfungsi secara optimal dan sehat. Hashim menuturkan 8 investor yang menemuinya secara langsung meminta pemerintah untuk menjaga integritas pasar modal nasional.

“Namun, ini semua tentang kepercayaan dan kredibilitas. Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas. Jadi, delapan investor yang bertemu dengan saya pada hari Senin lalu, mereka meminta saya dan pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar kita,” ujar Hashim.

Menanggapi pernyataan itu, manajemen BEI menyatakan sikap pemerintah dipandang sebagai wujud dukungan institusional di tengah tekanan pasar.

Pejabat Sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menuturkan pemerintah memberi dorongan supaya jajaran direksi yang baru segera mengambil upaya strategis dan korektif untuk memperkuat tata kelola maupun meningkatkan transparansi.

“Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Seperti tadi Pak Hashim sampaikan, beliau memberikan support bagi kami yang baru menjabat untuk bisa melakukan hal-hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sesegera mungkin. Dan itu akan kami lakukan,” tutur Jeffrey ketika ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah berlangsung substansial. Meski tidak ada arahan teknis secara detail, pesan yang disampaikan dinilai tegas dan jelas.

Hasil Negosiasi Dengan MSCI Masih Rahasia

BEI belum bisa menyebutkan hasil negosiasi atau pertemuan dengan MSCI yang dilakukan secara virtual pada Rabu sore l (11/2/2026).

Kata Jeffrey, semua detail dan kesimpulan pembahasan sifatnya masih rahasia sesuai dengan norma yang disepakati bersama.

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari diskusi yang dilakukan tanggal 2 Februari 2025. Selanjutnya diperkuat dengan pengiriman dokumen teknis kepada MSCI tanggal 5 Februari.

“Sebelum memulai saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa sesuai dengan norma yang disepakati bersama, maka seluruh detail maupun kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah bersifat rahasia,” ujarnya.

Dirinya memastikan diskusi berlangsung konstruktif seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. BEI dan MSCI membahas secara mendalam tentang 3 rencana aksi utama yang sebelumnya sudah dikomunikasikan ke publik.

“Pertemuan berlangsung secara konstruktif seperti juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita membahas detail dari tiga rencana aksi yang sudah kita sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Adapun 3 isu yang dibahas yakni :

Pertama tentang peningkatan keterbukaan (disclosure) pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen.

BEI akan memperketat transparansi kepemilikan saham dengan mendorong pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Investor dengan kepemilikan saham di atas 1 persen nantinya akan diekspos ke publik. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi struktur kepemilikan serta meminimalisir potensi praktik manipulatif.

Kedua yakni penyajian data investor yang lebih granular. Saat ini terdapat 9 kategori dalam struktur Single Investor Identification (SID) di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta akan diperluas jadi 28 subkategori.

“Pertama tentang disclosure atas pemegang saham di atas 1 persen. Yang kedua adalah data investor yang lebih granular, itu juga sudah kami sampaikan sebelumnya dan tadi kami presentasikan lagi,” ujar Jeffrey.

Ketiga yakni perkembangan implementasi Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham, terutama ketentuan kenaikan batas minimum jumlah saham yang beredar di publik (free float) dari 7,5 persen jadi 15 persen.

Aturan tersebut dianggap krusial dalam memperdalam likuiditas dan melakukan perbaikan tata kelola emiten.

“Ketiga tentu adalah progress dari implementasi peraturan 1A tentang pencatatan yang mensyaratkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen,” ujarnya.

Untuk mendorong peningkatan integritas pasar, BEI juga sedang mempersiapkan penerbitan shareholders concentration list atau daftar saham dengan indikasi kepemilikan terkonsentrasi.

Praktik tersebut mengacu pada best practice yang sudah berlaku di Bursa Hong Kong.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion