Purbaya Gunakan Uang Penertiban Hutan Rp 6,6 T Untuk Tambal APBN

Jakarta, Bindo.id – Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) menyerahkan penyelamatan keuangan negara hasil kerja selama 10 bulan.

Total penyelamatan keuangan negara diakumulasi jadi total senilai Rp 6,6 triliun atau tepatnya Rp 6.625.294.190.469,74.

Satgas PKH diwakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Penyerahan tersebut juga disaksikan Presiden Prabowo Subianto.

Data dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa hasil penertiban yang dilakukan hari ini berupa penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp 2,34 triliun atau tepatnya Rp 2.344.965.750.000. Uang tersebut asalnya dari 20 perusahaan kelapa sawit serta 1 perusahaan tambang nikel.

Selanjutnya Kejaksaan RI menyerahkan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi senilai Rp 4,28 triliun atau tepatnya Rp 4.280.328.440.469.

Hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V yang memiliki total luasan 896.969,143 hektare (ha) juga ads. Kementerian Kehutanan akan melakukan konservasi pada sebagian Lahan tersebut. Sedangkan sisanya diberikan kepada BPI Danantara untuk digunakan oleh BUMN.

Kejaksaan Agung pamerkan Tumpukan uang penyelamatan keuangan negara. Uang tersebut bentuknya gunungan Rp 100 ribuan yang ditumpuk seperti tembok setinggi sekitar 2 meter.

Tambal Defisit APBN

Setelah acara penyerahan, Purbaya menuturkan bahwa uang senilai Rp 6,6 triliun tersebut akan dipakai untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini bisa juga dipakai ngurangin defisit, atau kita pakai nanti tabungan untuk dibelanjakan tahun depan, tapi utamanya kita lihat defisit kita seperti apa,” tutur Purbaya.

Purbaya menyinggung tentang defisit APBN dapat mendekati 3%. Dengan tambahan senilai Rp 6,6 triliun dari hasil kerja Satgas PKH defisit APBN dapat ditambal.

“Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit. Kalau memang angkanya mepet-mepet ke atas 3%, kita kurangin ke bawah 3%. Dengan tambahan ini saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%,” tutur Purbaya.

Eks Bos LPS itu yakin defisit APBN akan dijaga tetap di bawah 3%. Angkanya tak akan jauh-jauh dari yang telah diumumkan sebelumnya. Hingga 30 November 2025, APBN defisit sebesar Rp 560,3 triliun, setara 2,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sedangkan target defisit hingga akhir tahun per Laporan Semester I 2025 ditetapkan sebesar 2,78%.

“Mungkin nggak jauh yang kita udah umumkan kemarin-kemarin,” tutur Purbaya.

Ia sempat ditanya langsung apakah defisit akan bengkak lebih dari target 2,78%. Menurutnya, belum bisa menjawab sebab uang keluar masuk pada APBN masih terus berjalan.

“Nanti kita lihat, ini kan uangnya masih masuk terus, pajak juga masih masuk, belanja juga masih keluar, kita masih belum clear seperti apa, tapi yang jelas anggarannya aman,” tutur Purbaya.

Saat ditanya kembali untuk meyakinkan, Purbaya tetap menjawab tak tahu. Yang jelas tambahan senilai Rp 6,6 triliun dari Satgas PKH sudah sangat membantu untuk menambal defisit APBN.

Ia mengatakan pemerintah akan patuh pada UU APBN bahwa defisit harus dijaga di bawah 3%.

“Nggak tahu, kita lihat. Ini kan ada tambahan nih. Kalau nggak ada ini mungkin udah mepet ke sana, tapi kita lihat seperti apa nanti. Tapi yang jelas kita nggak akan melanggar undang-undang,” ujar Purbaya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion