Purbaya Soroti Jual Beli Jabatan Di Bekasi

Jakarta, Bindo.id – Praktik penyelewengan kekuasan di daerah disorot oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya juga menyorot tentang jual-beli jabatan. Salah satu daerah yang masih ada praktik jual-beli jabatan yaitu di Bekasi.

Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 tahun terakhir, masih banyak kasus penyelewengan di daerah.

Kata Purbaya, ini mencerminkan tentang reformasi tata kelola dalam pemerintah daerah (Pemda) belum usai.

“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” tutur Purbaya saat rapat pengendali inflasi tahun 2025.

Rapat tersebut digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025)

Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor integritas nasional baru mencapai 71,53. Angka tersebut masih di bawah target 74.

Kata Purbaya, sebagian besar Pemda masuk kategori rentan atau zona merah, rata-rata skor-nya untuk Provinsi 67 serta kabupaten 69.

Masih menurut KPK, ada sejumlah sumber kasus penyelewengan di daerah, di antaranya jual-beli jabatan, gratifikasi, maupun intervensi pengadaan.

Menurutnya, jika tak ada perbaikan, seluruh program pembangunan bisa terhambat hingga terjadi pembocoran anggaran.

Dirinya meminta kepala daerah supaya memperbaiki tata kelola dalam kurun waktu 2 kuartal ke depan.

Perbaikan tata kelola ini sebagai salah satu syarat supaya anggaran transfer ke daerah (TKD) dinaikkan.

Kata Purbaya, pemimpin di atas enggan menaikkan anggaran TKD sebab masih ada praktik penyelewengan.

“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja,” ujarnya.

“Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” lanjutnya.

Ia menegaskan pemakaian anggaran yang lebih cepat, tepat serta lebih efisien, bisa mendorong kepercayaan publik, meningkatkan investasi. Hal ini juga bisa mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.

“Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” terangnya

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion