Pengawasan Sumur Minyak Ilegal di Jawa Timur Diperkuat Untuk Antisipasi Gangguan

Surabaya, Bindo.id – SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) beserta Polri memperkuat koordinasi pengamanan objek vital nasional sektor hulu minyak dan gas bumi yang ada di Jawa Timur.

Pengawasan meliputi potensi gangguan keamanan fasilitas operasi maupun aktivitas pengolahan minyak ilegal. Pembahasan ini dilakukan di Rapat Kerja Kesekuritian SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jabanusa 2026 pada Rabu (21/10/2026).

Pengawas Internal SKK Migas, Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, menyebut upaya pencegahan dini dan koordinasi dalam pengamanan objek vital nasional sektor hulu migas sangatlah penting. Pengawasan dibutuhkan untuk mengantisipasi gangguan yang bisa mengancam keselamatan, lingkungan, serta kelangsungan operasi.

Salah satu isu yang dibahas yakni implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.

Regulasi ini membuka peluang keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pengelolaan sumur minyak tua atau sumur yang tak aktif sesuai dengan ketentuan. Peluang pengelolaan secara legal tersebut tak bisa dijadikan dasar untuk membenarkan aktivitas penambangan tanpa izin.

Nino Gilang Darmawan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengatakan pengelolaan sumur harus memenuhi ketentuan hukum. Selain itu juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan.

“Regulasi ini bertujuan mendorong pengelolaan sumur yang legal, tertib, dan produktif. Permen ini bukan celah untuk pembenaran aktivitas penambangan tanpa izin. Keselamatan, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan hukum tetap syarat mutlak,” ujar Nino.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menyebut keamanan fasilitas operasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran kegiatan hulu migas

“Keamanan di lapangan adalah fondasi utama kelancaran operasi hulu migas, dan hal ini membutuhkan komitmen serta kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat, potensi gangguan dapat diantisipasi dan ditangani terkoordinasi sehingga keberlangsungan operasi terjamin,” tutur Anggono.

Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Jawa Timur, AKBP Yayuk Sri Wahyuningtyas, S.H., S.I.K., mengatakan pendekatan pencegahan lewat deteksi dini dan komunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar fasilitas operasi.

Koordinasi SKK Migas, KKKS, dan Polri diarahkan pada pertukaran informasi keamanan, deteksi dini, maupun penanganan potensi tindak pidana di wilayah operasi migas Jawa Timur

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion