Kasus Oplos Beras SPHP, 8 Pejabat Bapanas-Bulog Dicopot

Jakarta, Bindo.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman temukan praktik oplos beras SPHP dengan beras tanpa merek.

Amran mencopot 8 pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog sebab adanya temuan tersebut. Ia menyebut penindakan ini sebagai tanggung jawab 8 pejabat tersebut.

Pejabat yang dicopot dari Bapanas jumlahnya 2 orang. Sedangkan pejabat Perum Bulog dari Wilayah DKI Jakarta yang dicopot ada 6 orang.

“Kita putuskan yang pertama hari ini, kita putuskan Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang (terkena penindakan). Dapat Surat Peringatan ada 2, 8 lainnya kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Jadi, kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujar Amran saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Rabu (29/10/2026).

Amran mengatakan masih didalami peran dari 8 pejabat tersebut. Ia memastikan hanya modus repackaging dilakukan mitra Bulog dari beras SPHP dengan beras tanpa merek jadi beras premium.

“Jadi, dia ini membeli, order, ke Bulog, setelah dia order, dijual kan, nah yang membeli ini, dibongkar bungkusannya, kemudian masukkan ke karung, ini dua biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung, sebagian dioplos, baru dijual. Intinya adalah keserakahan,” ujar Amran.

Amran sebelumnya mengadakan inspeksi dadakan (sidak) ke salah satu rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur yang jadi gudang beras oplos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pada Rabu (28/10/2026) kemarin, rumah yang ditemukan Amran ini isinya tumpukan beras medium tak bermerek dan ada packaging beras SPHP.

Di depan rumah tersebut masih ada spanduk yang bertuliskan Toko/Rumah Beras Kayumanis, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur.

Amran mengaku geram sebab beras SPHP dari hasil subsidi pemerintah. Modus yang dilakukan pelaku oplos ini yaitu mencampur SPHP dengan beras tak bermerek serta dijual harga premium.

Ia mengatakan seharusnya beras SPHP yang disubsidi pemerintah harga jualnya Rp 12.500/kilogram. Akan tetapi, pelaku mengoplos dan mengemas ulang sebagai beras premium dan dibanderol dengan harga Rp 17.000/kg.

“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp 12.500, dibongkar kemudian dijual Rp 17.000 ke pasar,” ujar Amran ketika mengadakan sidak.

Dari informasi yang didapat Amran, rumah itu sudah diamankan serta berasnya telah disita. Jumlah beras yang ditemukan untuk dioplos ada 600 ton.

Beras SPHP adalah instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras supaya tetap terjangkau, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi untuk kemudian dipasarkan menjadi beras premium dianggap merupakan tindakan yang mencederai kepentingan rakyat.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion