Connect with us

Hukum & Kriminal

Tahanan Wanita Hamil, Eks Kapolsek Dompu Dan 2 Anak Buahnya Dipecat

Published

on

Eks Kapolsek Dompu dan 2 Anak Buahnya dipecat sebab tahanan wanita hamil [instagram]

Jakarta, Bindo.id – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada 2 oknum anggota Polres Dompu usai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Oknum anggota Polres Dompu diduga melakukan rudapaksa kepada seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid menyebut sanksi tersebut dari hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang diselenggarakan bersama mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani pada Senin (9/11/2026).

“Jadi, sama seperti Ipda S (Sabrani), saudara INAW dan T juga divonis PTDH dalam sidang etik yang dilakukan Propam,” ujarnya.

INAW alias Brigadir I Nyoman Adi Wijaya merupakan anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Dompu. 

Dirinya menerima sanksi tersebut bersama dengan T alias Aiptu Taufikurahman yang merupakan mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu.

Berdasarkan hasil sidang etik, perbuatan tak patut terhadap korban tersebut dinyatakan majelis KKEP termasuk pelanggaran etik kategori berat.

“Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat,” tuturnya.

Dia mengatakan majelis KKEP menjatuhkan putusan itu berdasarkan prosedur yang transparan, objektif, serta tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.

Untuk INAW, majelis KKEP menetapkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 5 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1,2,3 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

T dinyatakan sudah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sebelumnya, Kholid telah membenarkan ada penetapan sanksi serupa kepada mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani. Selain dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH, majelis KKEP juga menetapkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari kepada mantan perwira pertama Polri tersebut.

Putusan ini berdasarkan pada beberapa ketentuan, seperti Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Atas putusan ini, Kholid mengatakan Sarbani mengajukan banding atas putusan majelis KKEP.

Kata Kholid, Polda NTB akan melakukan tindaklanjut upaya hukum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *