News
Bareskrim Bongkar Server Judol Di Finlandia Dan Amerika
Jakarta, Bindo.id – Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) awalnya dari praktik judi online (judol) yang diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.
Website judol yang diungkap Bareskrim Polri ini servernya dioperasikan di Finlandia serta Amerika Serikat (AS).
“Sindikat ini mengoperasikan situs perjudian online ini dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi, diketahui lokasinya ada di luar negeri, yaitu negara Finlandia dan Amerika,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto ketika jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Suhasto mengatakan para sindikat judol ini memakai server di luar negeri demi menghindari pelacakan aparat. Hingga saat ini, penyidik masih menelusuri pihak-pihak sebagai operator.
“Untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum,” ujar Suhasto.
Berdasarkan hasil pembongkaran kasus ini, penyidik memblokir 322 rekening yang diduga sebagai tempat penampung hasil judol. Total uang yang disita Rp 28 miliar dari 322 rekening tersebut.
“Total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458. Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” tutur Suhasto.
Pembongkaran kasus TPPU yang asalnya dari praktik judol ini diperoleh lewat kegiatan operasi siber yang dilakukan oleh Subdit IV Dirtipideksus Bareskrim Polri sejak 2025.
Selanjutnya pada Oktober 2026, hasil penyelidikan awalnya dari operasi siber ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Suhasto menyebut dalam penyelidikan awal, penyelidik melakukan penelusuran kegiatan website A secara komprehensif.
Penyelidikan dilakukan mulai dari sistem bid atau pembayaran serta metode pembayaran yang diketahui lewat QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, maupun transfer pulsa.
Ia mengatakan para pemain menempatkan nilai taruhan serta penawaran tertentu untuk bisa berpartisipasi. Permainan di website A pun beragam seperti card game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, maupun esport promosi.
Berdasarkan penelusuran tersebut, Suhasto menyebut penyelidik mengidentifikasi beberapa rekening perorangan yang dipakai sebagai tempat deposit.
Penyelidik berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana dan mendalami pola transaksi yang diduga dipakai untuk menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online ini.
Penyelidik juga berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk melakukan identifikasi website tersebut.
Suhasto mengatakan saat ini Komdigi sudah memblokir website tersebut serta telah masuk ke dalam database Trust Positif Komdigi, sehingga tak bisa diakses secara publik di wilayah Indonesia.
“Namun, dikarenakan server tersebut berada di luar negeri, sehingga pengguna ini masih dapat mengakses website ini dengan menggunakan VPN,” ujar Suhasto.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, penyidik meningkatkan status ke penyidikan. Ia menyebut penyidik saat ini sudah memblokir rekening perbankan 322 rekening dengan total aset keseluruhan yang disita senilai Rp 28.010.228.458.
Ia memastikan penyidikan ini akan masih terus berkembang. Ia mengatakan kemungkinan jumlah uang yang disita dapat lebih besar lagi sebab diketahui website tersebut masih terus berjalan serta dapat diakses melalui VPN.
“Kemudian saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka, dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini terhadap pemilik uang dan pada rekening-rekening tersebut,” ujarnya.
Suhasto menyebut untuk 322 rekening yang disita tersebut akan dikonfirmasi ke masing-masing pihak. Apabila pemilik rekening tak melakukan konfirmasi, dormant atau nominee, isi rekening akan disita serta dimasukkan ke dalam rekening penampungan Bareskrim untuk proses penyidikan lebih lanjut sesuai aturan di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013.
Pasal yang dipersangkakan pada perkara ini yakni Pasal 607 ayat 1 huruf a, dan/atau huruf b, dan/atau huruf c, dan/atau Pasal 426, dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar.
Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion
