PAN Tanggapi Usulan PDIP Tentang Usulan Pilkada E-Voting

Jakarta, Bindo.id – Usulan PDIP yang mendorong pilkada langsung dengan sistem e-voting ditanggapi Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi.

Menurut Viva, perbedaan pandangan antarpartai politik termasuk hal yang wajar dalam demokrasi.

“Setiap partai politik tentu memiliki ideologi politik, platform, dan garis perjuangan politik tersendiri. Ada yang hampir mirip di antara partai politik, ada yang berbeda,” ujar Viva kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

“Hal itu wajar sebagai konsekuensi logis dari keberagaman pemikiran dan kepentingan masyarakat, yang kemudian yang senasib, seide, dan sevisi berhimpun menjadi satu di partai politik tertentu,” lanjutnya.

Ia mengatakan pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD tetap sesuai UUD 1945. Akan tetapi, ia menuturkan pelaksanaan pilkada tetap harus dijalankan secara demokratis.

Ia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan pilkada langsung atau tak langsung termasuk open legal policy. Ia menuturkan semua itu tergantung pemerintah dan DPR selaku pembuat UU.

“Ikhtiar dari PAN dengan pilkada tidak langsung di antaranya akan tumbuh calon pemimpin yang memiliki visi, integritas, dan kapasitas mumpuni, yang secara empiris di pilkada langsung mereka sebagian besar tergusur oleh kandidat yang hanya mengandalkan isi tas saja. Dari penilaian menunjukkan bahwa banyaknya suara calon berbanding lurus dengan banyaknya amplop yang ditebar,” ujarnya.

Kata Viva, opsi e-voting pernah dibahas ketika melakukan revisi UU Pemilu di tahun 2017. Saat itu Ia menuturkan alasan perlu diadakan e-voting supaya biaya politik bisa ditekan dan bebas dari manipulasi kertas suara.

“Tetapi hasil keputusan pansus menolak pasal itu dimasukkan di UU Pemilu dengan beberapa alasan, pertama, sistem keamanan teknologi dari kejahatan siber sulit terdeteksi sehingga jika ada kesalahan akan memicu konflik sosial,” ujarnya.

Ia mengatakan sistem e-voting sulit diaudit dan akan menyulitkan pembuktian di sidang sengketa hasil pemilu.

“Sistem e-voting sulit diaudit atau tidak bisa dikontrol pengawas pemilu karena memakai digitalisasi dan dianggap kurang transparan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Jika hal ini terjadi maka pemilu akan mengalami delegitimasi dan berbahaya bagi integrasi nasional,” ujarnya.

“Jika ada sengketa pemilu, proses pembuktiannya akan sulit. Hal itu tentu berbeda dengan sistem pemilihan memakai kertas suara,” lanjutnya.

Menurut Viva, gagasan e-voting tetap perlu dikaji. Ia mencontohkan penerapan e-voting bisa dilakukan di tingkat pemilihan kepala desa atau daerah tertentu yang masyarakatnya sudah punya literasi digital yang baik.

“Masalah e-voting adalah masalah kepercayaan dan legitimasi. Jika tidak direncanakan dengan baik, maka akan berdampak negatif bagi sistem pemilu,” ujarnya.

PDIP Menolak Pilkada Via DPRD

PDIP sebelumnya menegaskan sikap mendukung pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.

PDIP mengusulkan penerapan sistem e-voting untuk menekan biaya mahal saat pilkada.

Menurut PDIP, pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah.

Hal ini untuk memberi kepastian masa jabatan kepala daerah yang sifatnya tetap selama 5 tahun.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” ujar Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu,” lanjutnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion