Menhub Instruksikan Ramp Check, Tekankan Pentingnya Aspek Keselamatan di Masa Angkutan Nataru

JAKARTA (Bindo.id) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya aspek keselamatan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Untuk itu dia mengintruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi.

“Kemenhub akan memastikan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama, karenanya saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check diseluruh moda transportasi, termasuk dengan SDM-nya. Melalui ramp check atau inspeksi keselamatan, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” ujar Menhub di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Untuk moda transportasi darat, ramp check secara nasional dimulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup seluruh moda sepert terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis. Adapun target operasi ramp check sebanyak 15.000 kendaraan.

Pada moda angkutan kereta api, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi. 

Sementara pada sektor angkutan udara, ramp check mencakup 560 pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan. 

Untuk transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan dioperasikan wajib menjalankan pemeriksaan kelailautan secara menyeluruh di seluruh titik pantau pelabuhan guna memastikan keselamatan pelayaran. 

Kemudian juga dilakukan koordinasi intensif dengan BMKG untuk memeroleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

“Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Menhub.

Untuk mendukung pengawasan selama masa layanan, Kemenhub juga membuka Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, yakni dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. 

Posko ini melibatkan lebih dari 12.000 personel dari unsur Kementerian/Lembaga serta stakeholder antara lain Kemenhub, Komdigi, Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi di seluruh Indonesia. 

“Posko pusat akan berada di Kantor Kemenhub Jakarta, yang terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan terpadu,” imbuhnya.

Selain fokus pada aspek keselamatan dan pengawasan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi di sektor transportasi untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat. 

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemberian diskon tarif penerbangan dan insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan. 

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional.

Menhub menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi. 

Pemerintah, lanjutnya, saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait untuk mematangkan rencana operasi dan pengaturan lalu lintas angkutan Nataru. 

Dalam waktu dekat, hasil koordinasi tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. (bas)

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion