Mendes Yandri Sebut Ada 2 Desa Di Bogor Dilelang

Jakarta, Bindo.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan ada 2 desa di Bogor yang dilelang.

Kata Yandri, pemerintah dan DPR perlu segera mengambil sikap terkait pelelangan ini.

Yandri menyampaikan hal itu di rapat audiensi bersama Pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal serta Saan Mustopa juga hadir di rapat tersebut.

“Ada 2 desa sekarang, di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang, Pak Dasco,” ungkap Yandri.

Yandri menyebutkan desa itu sudah berdiri sejak 1930. Akan tetapi saat ini terpasangi pelang lelang.

“Desa ini berdiri tahun 1930, sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan, Gunung Makmur apa itu, mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelangnya,” ungkapnya.

“Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap, Pak Dasco. Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang, Pak,” lanjutnya.

Kata Yandri, berdasarkan data yang ada sekitar 3.000 desa masuk kawasan hutan. Menurutnya, para warga desa tersebut juga punya KTP dan mengikuti pemilu.

“Data kami sekarang hampir 3.000 desa itu masuk dalam kawasan hutan, artinya desanya kawasan hutan semua. Bayangkan ini, Pak Dasco, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua,” ungkapnya

Ia mencontohkan Desa Sukawangi, Bogor, yang berlokasi di dalam kawasan hutan. Dirinya mengatakan total 4 orang yang ditangkap sebab menggarap tanah di desa ini.

“Mereka nggak bisa ngegarap apa-apa, kalau garap ditangkap. Sudah 4 orang yang ditangkap,” tuturnya

Terdapat 16 ribu desa yang disebut berimpitan dengan hutan. Sehingga desa-desa itu jadi daerah tertinggal.

“Kenapa? Listrik nggak bisa masuk. Karena PLN nggak berani masuk, karena itu kawasan hutan. Ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sampai hari ini nggak punya jalan Pak, dua desa,” tuturnya.

“Kenapa? Dari jalan raya menuju desa itu, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk, tadi kata Pak Nusron takut dianggap korupsi. APBN juga nggak berani masuk,” lanjutnya.

Menurutnya, perlu ada penyelesaian secara komprehensif tentang permasalahan ini. Ia menuturkan desa-desa tersebut perlu dikeluarkan dari kawasan hutan.

“Mungkin kami usulkan di forum yang terhormat ini, dengan kepiawaian, Prof Dasco, saya kira perlu kita mengambil langkah taktis strategis sehingga terutama desa, Pak,” ujarnya.

“Jadi hampir 25 juta orang yang tersasar akibat masuk dalam kawasan hutan ini. Dan rata-rata mereka miskin, karena tidak punya infrastruktur dasar, pendidikan dasar, dan lain-lain,” lanjutnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion