Connect with us

Info Nasional

DPR Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset, KPK Nyatakan Siap Mematuhinya

Published

on

KPK siap patuhi Undang-Undang Perampasan Aset [aktual]

Jakarta, Bindo.id – DPR RI telah resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya.

KPK menyatakan siap mematuhi mekanisme hukum yang berlaku dalam UU Perampasan Aset ini.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya KPK sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menyebut disahkannya RUU Perampasan Aset tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Budi mengatakan KPK memandang pemberantasan korupsi tak hanya tentang proses penegakan hukum, namun juga secara maksimal dapat memulihkan keuangan negara.

Di lain sisi, Budi mengatakan KPK akan mempelajari serta menganalisis setiap pasal. Sehingga KPK dapat memahami mana saja pasal yang punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas serta fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan.

“Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery,” ujarnya.

Ia mencontohkan l setiap penindakan KPK berujung pada pemulihan aset lewat hukuman pidana uang pengganti. Budi mengatakan tentang perampasan aset KPK sering juga menjerat para tersangka korupsi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga upaya memulihkan kerugian keuangan negara bisa dilakukan lebih optimal.

“Bahkan KPK sering kali tidak berhenti dengan pengenaan tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, pengalihbentukan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” ujarnya.

Pengesahan UU ini dilakukan saat rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung rapat patipurna ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati juga turut menghadiri rapat ini.

Baca Juga  Mantan Pimpinan KPK Dan Koordinator MAKI Tanggapi Penghentian Perkara Izin Tambang Nikel Konawe Utara

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” Puan bertanya.

“Setuju,” forum paripurna menjawabnya.

Puan menyebut UU tersebut disahkan tanpa adanya paksaan. Ia bersyukur UU Perampasan Aset akhirnya dapat disahkan.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Puan.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion