Connect with us

Info Nasional

Pengesahan RUU Perampasan Aset, 10 Pokok Pembahasan Di Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI

Published

on

Pengesahan RUU Perampasan Aset [tribunnews]

Jakarta, Bindo.id – Pembahasan RUU Perampasan Aset disorot publik, terlebih hari ini (19/11/2026) kini telah disahkan DPR.

Pada RUU tersebut, ada 10 poin atau pokok pembahasan yang perlu diketahui. Pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan saat rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Anggota dewan sudah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin rapat serta disusul dengan ketukan palu.

Dalam prosesnya, Komisi III DPR RI tercatat sudah mengadakan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, maupun organisasi. Rapat-rapat ini diselenggarakan sejak September 2025.

RUU ini berubah nomenklatur dari yang awalnya berjudul “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” kini menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.

Ada 10 pembahasan pokok di dalam RUU Perampasan Aset, salah satunya terkait dengan penggunaan teknologi.

10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pembahasan pokok pertama, yakni judul hingga prinsip dan asas hukum yang diutamakan dalam perampasan aset demi menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas serta perlindungan hak asasi manusia atau HAM.

Pokok pembahasan kedua, tentang ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria dalam perampasan aset tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Termasuk, tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, misalnya investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak serta menanti keadilan.

Baca Juga  Baleg DPR Dan PGRI Rapat Bareng Bahas Guru Honorer

Pokok pembahasan ketiga, yakni penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Hal ini termasuk tentang ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan pokok pembahasan keempat tentang pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, serta pelaksanaan putusan.

Kelima yakni pokok pembahasan tentang jaminan pihak ketiga yang beriktikad baik.

“Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang,” ujarnya.

Keenam, yakni jaminan upaya yang maksimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana serta pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

Ketujuh, yakni meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset tentang tindak pidana yang dilakukan badan yang berkompeten melakukan pengelolaan aset secara profesional serta akuntabel, seperti penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, maupun pengembalian atau pelepasannya.

“Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen,” ujar Habiburokhman, dilansir dari Antara, Kamis (19/11/2026).

Kesembilan yakni tentang perihal pencegahan, penyalahgunaan kekuasaan supaya tak semata-mata perampasan aset dipakai sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan aparat penegak hukum.

Kesepuluh, yakni ada pemanfaatan teknologi, dan sistem informasi lewat sistem pengelolaan aset yang mengutamakan transparansi serta akuntabilitas.

Dari informasi dalam data Tahapan_Pembentukan_Peraturan_Perundang dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dilansir Jumat (19/11/2026) menyatakan Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR ke Presiden untuk disahkan jadi Undang-Undang.

Penyampaian ini dilakukan dengan jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Baca Juga  4791 Calon Siswa PPDB Jabar Dicoret, Komisi X DPR Harap Kebijakan Itu Bikin Jera

Rancangan undang-undang disahkan Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang itu disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang itu disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang itu sah jadi Undang-Undang serta wajib diundangkan.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion