Kemenhub dan Pemprov Sumsel Sepakati Hak Pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru

PALEMBANG (Bindo.id) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru teken kesepakatan Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10/2025). 

Menhub juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumsel. 

Rencananya, pembangunan pelabuhan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun.

“Momen ini menjadi wujud langkah penting yang nyata bagi kita bersama. Bahwa pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatra bagian selatan secara keseluruhan,” tutur Menhub.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya akan dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 Hektare. 

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan kedepannya akan menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumsel. 

Hal ini telah ditetapkan pula dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

“Saya berharap semua pihak terkait dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Pihak Swasta, dan berbagai pihak lain terkait. Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif, dan penuh integritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini. 

Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumses saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas. 

Selain itu, pelabuhan ini juga mengalami pendangkalan kedalaman sungai sehingga tidak dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar.

“Sedimentasinya luar biasa hingga kapal besar tidak bisa sandar sesuai kemampuan kapal sehingga tidak maksimal. Padahal, potensi Sumsel sangat besar. Sumsel memiliki lahan sawit 1,4 juta hektar. Sumbangan produksi karet nasional juga 30%-nya ada di sini. Ada pula produksi batu bara. Potensi ini yang ingin kita maksimalkan,” jelas Gubernur Sumsel.

Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. 

Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur  Sumsel Cik Ujang, dan Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian. (bad)

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion