Connect with us

Politik

Pemprov DKI Jakarta Adakan Perekaman E-KTP untuk 17 Ribu Napi Agar Dapat Nyoblos di Pemilu 2024

Published

on

Ilustrasi E-KTP [tulangbawangkab]

Jakarta, Bindo.id – Pemprov DKI adakan perekaman E-KTP untuk 17 ribu narapidana. Dalam agenda tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun melaksanakannya bersama Pemprov DKI.

Perekaman e-KTP ini dilaksanakan supaya para napi dapat menggunakan haknya untuk mencoblos di Pemilu 2024. Ibnu menuturkan Disdukcapil sedang mengadakan pemadanan data dan perekaman KTP dan NIK, Selasa(14/2/2023).

Hal ini dilakukan sebagai syarat napi dan tahanan agar bisa terdaftar sebagai peserta pemilih di Pemilu 2024. Rencananya perekaman e-KTP sebanyak 17 ribu narapidana dan tahanan tersebut akan selesai di akhir Februari 2023. Saat ini lapas dan rutan yang ada di Jakarta sudah melebihi kapasitas.

“Nanti akhir Februari semua napi dan tahanan kami akan miliki NIK. ” ucapnya dilansir dari detik.com.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin menyebutkan proses perekaman e-KTP ini dilakukan mulai pertengahan Januari. Disdukcapil mengadakan layanan jemput bola untuk melakukan uji geometrik.

Sebanyak 17 ribu napi dan tahanan ditargetkan diketahui NIK nya pada tanggal 21 Februari 2023. Hal ini dilakukan agar dapat mengikuti pesta demokrasi di pemilu 2024 nantinya.

Pemprov DKI mengadakan koordinasi bersama KPU dan juga Kemendagri tentang pendataan penduduk menjelang Pemilu 2024. Koordinasi dilakukan agar dapat melakukan pendataan jumlah pemilih di pemilu 2024.

Saat ini data warga pemilih DKI sudah ada. Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan KPUD. Data yang diperoleh berasal dari Dirjen Dukcapil. Seluruh data tersentral pada Dirjen Dukcapil. Pihak Dukcapil juga sudah menyerahkannya ke KPU pusat. Selain itu, KPU pusat juga sudah memberikannya ke daerah-daerah.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion

Baca Juga  Warga Bakar Kantor Distrik, Polda Papua Menanti Putusan KPU Paniai