Connect with us

Politik

Demokrat Dan PKB Hengkang Dari Koalisi Masing-Masing Buntut Anies Gandeng Cak Imin Jadi Cawapres Di Pemilu 2024

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersalaman dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat berada di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/5/2023) [kompas]
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersalaman dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat berada di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/5/2023) [kompas]

Jakarta, Bindo.id – Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memutuskan untuk keluar dari koalisi sebelumnya.

Keputusan hengkang dari koalisi sebelumnya ini telah disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat serta Sekretaris Jenderal PKB.

Partai Demokrat sebelumnya menjalin koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sedangkan PKB, sebelumnya bergabung di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang belakangan ini namanya berganti jadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM sebelumnya terdiri dari PKB, Gerindra, Golkar serta Partai Amanat Nasional (PAN).

Dilansir dari tempo, Berikut ini pernyataan dari kedua partai politik tersebut yang menyatakan keluar dari koalisi sebelumnya telah terbentuk.

Pernyataan Demokrat

Partai Demokrat telah resmi mencabut dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Hal ini juga menjadi tanda bahwa Demokrat juga keluar dari Koalisi Perubahan.

Langkah ini ditempuh usai Majelis Tinggi Partai Demokrat mengadakan rapat yang dilaksanakan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menyebutkan ada 2 poin hasil rapat tersebut.

Hasil rapat tersebut disampaikannya saat jumpa pers di pelataran pendopo kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berlokasi di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023.

“Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024,” tutur Andi.

Sedangkan poin kedua dari hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Partai Demokrat tak lagi tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Alasannya yakni adanya pengingkaran pada kesepakatan yang sudah dibangun selama ini.

Baca Juga  Jawaban Jokowi Soal Isu Dirinya Ikut Kampanye Di Pemilu 2024

Pernyataan PKB

Di hari yang sama, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid juga menyatakan bahwa partainya memutuskan untuk keluar dari KIM.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasanuddin pada Jumat sore, 1 September 2023 saat di Kantor DPW PKB Jawa Timur, IX Surabaya.

Hasanuddin menuturkan Muhaimin Iskandar menyatakan keluar dari KKIR usai diberitahu oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bahwa nama koalisi yang dibangun oleh dua partai sejak setahun yang lalu tersebut berganti nama jadi KIM.

Prabowo mengubah nama koalisi usai Partai Golkar, PAN serta Partai Bulan Bintang (PBB) ikut bergabung.

“Otomatis dengan sendirinya,” tutur Hasanuddin tanpa meneruskan kalimatnya.

Akan tetapi saat ada wartawan menyeletuk ‘cabut’, dirinya mengangguk.

Namun dirinya menyatakan bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi bersama partai-partai politik yang tergabung di KIM.

Hasanuddin menyebutkan tak ada hambatan bagi Cak Imin untuk menemui Prabowo atau teman-teman di Gerindra, Golkar maupun PAN.

“Pasti kami akan mencoba berdialog dan sebagainya. Pasti dilakukan,” ujar Hasanuddin.

Dampak Anies gandeng Cak Imin

Partai Demokrat dan PKB keluar dari koalisi sebelumnya disebabkan Anies dan Ketua NasDem Surya Paloh memutuskan untuk menetapkan Cak Imin menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Kabar Anies akan menetapkan Cak Imin menjadi cawapres sebelumnya telah diungkap oleh Partai Demokrat pada hari Kamis, 30 Agustus 2023.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuturkan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menetapkan keputusan tersebut secara sepihak.

Riefky menuturkan Partai Demokrat dan PKS yang merupakan anggota KPP yang telah mengusung Anies tidak dilibatkan saat mengambil keputusan tersebut.

Padahal sebelumnya Anies telah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendampingnya.

Baca Juga  Erick Thohir Jadi Cawapres Andalan PAN di Pemilu 2024

Hal ini tentu menimbulkan rasa kecewa bagi Partai Demokrat.

Partai Demokrat juga merasa pihaknya telah dikhianati.

Rapat pleno gabungan DPP PKB yang digelar di kantor DPW PKB Jawa Timur telah menetapkan untuk menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem pada Pilpres 2024.

Hasanuddin menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil usai DPP PKB melakukan konsultasi bersama Dewan Syura, kiai sepuh, masyayikh, pengurus DPW se Indonesia, anggota DPRD PKB seluruh Indonesia serta badan otonom PKB.

“kami menerima dan menindaklanjuti tawaran NasDem pada ketua umum kami Gus Muhaimin Iskandar (sebagai cawapres Anies),” ungkap Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, kiai memberikan dukungan penuh dan memberi dorongan apa yang terbaik untuk PKB.

“Beliau-beliau memberikan mandat serta dukungan,” ujarnya

“budhal (berangkat) Gus,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri juga menyampaikan pernyataan yang serupa.

Hanif tidak menampik bahwa Cak Imin telah menerima tawaran dari NasDem untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan.

Hal ini dilakukan sebab ada indikasi bahwa Prabowo tidak menetapkan Cak Imin jadi bakal cawapresnya.

Hanif berpendapat bahwa indikasi tersebut sudah jelas.

“Kalau soal itu kan publik sudah tahu,” ujar Hanif.

“Kami ini diapakan, seperti apa di sana, kan saya tak harus menjawab itu,” imbuhnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion