Connect with us

News

Digugat ke MK, UU Kementerian Negara Diminta Batasi Jumlah Menteri Hanya 34 Orang

Published

on

Mahkamah Konstitusi (MK) [tribunnews]

Jakarta, Bindo.id – Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus jumlah maksimal menteri resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut pemohon, pasal tersebut memiliki potensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan degradasi untuk warga negara pembayar pajak imbas postur kabinet yang membengkak karena jumlah menteri tak dibatasi.

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” isi dokumen permohonan tersebut, dikutip dari laman MK, Senin (16/11/2026).

Di dokumen perkara, para pemohon menyoroti tentang lonjakan anggaran belanja birokrasi imbas penambahan jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, maupun badan-badan baru.

Kondisi tersebut dianggap mengancam fleksibilitas anggaran negara di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 yang diprediksi mencapai 2,85 persen terhadap PDB.

“Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” isi tulisan permohonan tersebut.

Selain dampak fiskal, pemohon juga membandingkan tentang postur Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto yang punya 48 hingga 49 kementerian dengan era pemerintahan terdahulu.

Misalnya seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang konsisten memberikan batasan pada jumlah kementerian sebanyak 34.

Permohonan pengujian materiil tersebut tercatat dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 November 2026.

Perkara ini diajukan 2 warga negara Indonesia, yaitu Syamsul Jahidin yang berprofesi sebagai Advokat, dan Dimas Yoga Pratama.

Baca Juga  MK Putuskan Tak Terima 5 Gugatan Uji Formil UU TNI

Pada petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengubah Pasal 15 UU Kementerian Negara dengan membatasi jumlah menteri jadi maksimal 34 orang.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *