Biaya Berobat Warga Jawa Barat Kini Ditanggung Pemprov Di 86 Rumah Sakit

Jakarta, Bindo.id – Pemprov Jawa Barat kini memperluas proteksi kesehatan warganya.

Pemprov Jabar juga memastikan pasien tetap terlayani dengan baik untuk tindakan yang ditanggung BPJS Kesehatan atau tindakan medis yang ada di luar skema jaminan tersebut.

Upaya konkret ini diwujudkan melalui jalinan kemitraan strategis dengan 86 rumah sakit. 

Jaringan fasilitas kesehatan tersebut terdiri dari 7 rumah sakit kepunyaan Pemprov Jabar dan 79 rumah sakit mitra yang tersebar di wilayah Jawa Barat hingga fasilitas rujukan nasional di DKI Jakarta, baik berstatus RSUD rumah sakit pusat rujukan, ataupun swasta.

Terbukanya payung kerja sama lintas batas ini, kendala sekat administratif saat ini berhasil dipangkas. 

Warga yang perlu penanganan medis di luar domisili tetap bisa terlayani optimal. Pasien dengan jenis pengobatan yang tak diakomodasi BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya dipastikan tetap mendapat penanganan medis dengan skema pembiayaan setara fasilitas kelas 3.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut kehadiran pemerintah daerah di tengah kondisi darurat warga termasuk hal mutlak yang tak dapat ditawar.

“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” tutur Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sabtu (10/10).

Fasilitas kesehatan yang terlibat di dalam jaringan kemitraan layanan kesehatan tersebut yakni:

A. Rumah sakit pusat rujukan dan swasta:

1. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
2. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto 
3. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
4. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita
5. Rumah Sakit Kanker Dharmais 
6. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso
7. Rumah Sakit Mata Cicendo 
8. Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi
9. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin Bandung
10. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
11. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
12. RS Santosa Hospital Bandung Central
13. Santosa Hospital Bandung Kopo
14. Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie

B. Rumah Sakit Umum Daerah

1. RSUD Welas Asih Provinsi Jabar 
2. RSUD Pameungpeuk Provinsi Jabar
3. RSUD Jampang Kulon Provinsi Jabar
4. RS Jiwa Provinsi Jabar
5. RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jabar 
6. RS Daerah Sidawangi Provinsi Jabar
7. RSUD M. A. Sentot Patrol Provinsi Jabar 
8. RSUD Oto Iskandar Di Nata 
9. RSUD Cicalengka 
10. RSUD Majalaya
11. RSUD Bedas Kertasari
12. RSUD Bedas Tegalluar
13. RSUD Bedas Arjasari
14. RSUD Bedas Pacira
15. RSUD Cililin
16. RSUD Lembang
17. RSUD Cikalongwetan
18. RSUD Bedas Cimaung
19. RSUD Kab.Bekasi
20. RSUD Cabangbungin
21. RSUD R. Moh. Noh Nur
22. RSUD RH. Satibi
23. RSUD Kab. Ciamis
24. RSUD Kawali
25. RSUD Sayang
26. RSUD Cimacan
27. RSUD Pagelaran
28. RSUD Sindangbarang
29. RSUD Waled
30. RSUD Arjawinangun
31. RSUD dr. Slamet Garut
32. RSUD Bakti Pajajaran
33. RSUD Malangbong
34. RSUD Indramayu
35. RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin
36. RSUD Karawang
37. RSUD Jatisari Kab.Karawang 
38. RSUD Rengasdengklok
39. RSUD Bandung Kiwari
40. RSUD Kota Bandung
41. RS Khusus Gigi & Mulut Kota Bandung
42. RSUD Banjar
43. RSUD Asih Husada Langensari 
44. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadiid
45. RSUD Jatisampurna 
46. RSUD Pondokgede
47. RSUD Bantar Gebang 
48. RSUD Teluk Pucung
49. RSUD Kota Bogor
50. RSUD Cibabat
51. RS Daerah Gunung Jati
52. RSUD Khidmat Sehat Afiat Depok
53. RSUD Anugerah Sehat Afiat
54. RSUD R. Syamsudin, SH 
55. RSUD AlI-Mulk 
56. RSUD dr. Soekardjo
57. RSUD Dewi Sartika
58. RSUD 45 Kuningan
59. RSUD Linggajati Kuningan 
60. RSUD Majalengka
61. RSUD Cideres 
62. RSUD Talaga 
63. RSUD Pandega Pangandaran 
64. RSUD Bayu Asi
65. RSUD Subang
66. RSUD Sekarwangi
67. RSUD Palabuhanratu
68. RSUD Idham Chalid 
69. RSUD Sagaranten 
70. RSUD Umar Wirahadikusumah 
71. RSUD KHZ Musthafa Kab. Tasikmalaya
72. RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya

Selain perluasan akses rujukan, KDM mengatakan pentingnya perubahan paradigma pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. 

Dia menyoroti fenomena selama ini  tentang penanganan permasalahan medis sering kali baru bergerak cepat setelah warga melapor atau viral secara langsung kepadanya. 

Menurutnya, cara kerja reaktif seperti itu tak efektif untuk wilayah seluas Jawa Barat. Sebagai jalan keluarnya, KDM menginstruksikan semua jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar mengaktifkan sistem pemantauan yang peka sejak dini, termasuk menggunakan kanal media sosial maupun aduan warga. 

Adanya deteksi yang sigap, setiap kendala kesehatan yang terjadi di lapangan diharapkan bisa langsung diselesaikan di tingkat daerah tanpa harus menunggu warga mencari atensi langsung ke gubernur

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion