Dasar Pembentukan Universitas Republik Indonesia Disorot Pakar

Jakarta, Bindo.id – Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mempertanyakan tentang dasar pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang telah diluncurkan pemerintah pada Rabu (22/7/2026) dengan pelantikan gubernur beserta wakil gubernur URI.

“Ini salah satu (kebijakan) yang kemudian saya bilang tidak pernah dipertimbangkan, di mana-mana membentuk sesuatu (kebijakan) itu landasan hukumnya harus dilihat satu dengan yang lain,” ujar Lina dilansir dari Kompas.com, Jumat (31/7/2026).

Ia menuturkan belum jelas landasan hukumnya pemerintah dianggap langsung tancap gas menunjuk jabatan gubernur beserta wakil gubernur URI.

Menurut Lina, pada sebuah teori organisasi harus ada visi, misi maupun tujuan organisasi tersebut dibentuk.

“Tujuannya untuk apa (membentuk URI) diperjelas. Orang itu mengikuti tujuan organisasi, bukan nanti tujuan organisasi mengikuti siapa yang ditempatkan di sana,” ujarnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Lina mempertanyakan tentang legalitas pendirian URI.

“Legalitas pendiriannya atas dasar apa, PP atau bukan? Kalau Keppres seperti ini, maka itu tidak bisa disetarakan dengan perguruan tinggi seperti biasa,” ujar Lina.

Menurut Lina, pemerintah perlu memperjelas tentang tata kelola serta garis pertanggungjawaban URI.

Hal tersebut penting sebab salah satu institusi yang disebut akan berada di bawah koordinasi URI yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang selama ini bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB).

Dirinya khawatir, ketidakjelasan tersebut akan menyebabkan masalah dalam pertanggungjawaban.

“Nanti akan jadi masalah dalam hal pertanggungjawaban dan seterusnya,” ujar Lina.

Penjelasan pemerintah

Sebelumnya, pemerintah sudah memberi beberapa penjelasan tentang URI, walsupun belum sepenuhnya perinci.

Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto mengatakan karena membawahi 3 “sekolah” universitas ini akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdsmen).

“Jadi ini akan kita kelola tapi tetap kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Dikti, Kementerian Dikdasmen juga terkait dengan SMA,” ujar Donny setelah dilantik.

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menuturksn URI akan jadi salah satu program afirmasi pemerintah.

URI dibuat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) supaya lebih siap bekerja di lokasi maupun posisi strategis.

Brian mengaskan, URI tak akan membawahi semua kampus-kampus di tanah air.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menuturkam URI akan fokus di Sains, Teknologi, Engineering, and Matematika (STEM) maupun kedokteran.

Prabowo berkeinginan menciptakan generasi yang pintar, generasi emas, untuk menyongsong Indonesia emas 2045.

“Tapi prodi-prodi yang lain tentunya juga akan banyak misalnya kesehatan kedokteran kita juga perlu kedokteran itu harus kita tingkatkan karena kan sangat kurang sekali ya,” ujar Aris di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion