Usai MUI Terbitkan Fatwa Haram, BPOM Memperketat Pengawasan Vape

Surabaya, Bindo.id – Pengawasan penggunaan dan peredaran rokok elektrik atau vape akan diperketat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.

Hal ini dilakukan menyusul terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan vape.

Ketetapan ini tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar menyebut pengawasan rokok elektrik akan diperketat sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

“Kami hormati apa yang menjadi keputusannya majelis ulama untuk mengharamkan. Tapi dalam konteks regulasi, kita akan mengatur. Kenapa diharamkan itu karena penyalahgunaan. Bukan karena vape-nya tapi penyalahgunaan,” ujar Taruna di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Jumat (13/11/2026).

“Oleh karena itu badan POM mengatur peraturan barunya untuk yang berhubungan dengan vape, rokok elektrik, sigaret atau obat yang berhubungan dengan adiktif ya,” ujarnya.

Taruna menyebut BPOM bisa melakukan penyitaan bahkan menjatuhkan sanksi administratif jika menemukan pelanggaran dalam pemakaian atau peredaran rokok elektrik.

Dia mengatakan penggunaan vape atau rokok elektrik masih dibolehkan. Akan tetapi, pengawasan terhadap penggunaan maupun peredarannya akan diperketat.

Terlebih, jika vape terbukti memiliki kandungan zat narkotika, penggunanya bisa dijerat ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Taruna mengatakan ancaman hukumannya mulai dari minimal 12 tahun penjara bahkan pidana mati.

“Salah satu bentuk elektrik sigaret itu namanya vape. Tapi kami akan tegas jika ada yang menggunakan vape untuk penggunaan narkotik atau zat-zat adiktif.Tentu kami bisa melakukan tindakan sesuai dengan undang-undang kesehatan tadi. Hukumannya cukup kuat,” tuturnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion