Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Banjir Kritikan Dan Dianggap Terlalu Fantastis

Jakarta, Bindo.id – Banjir kritikan pemberian tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan penetapan besaran tunjangan perumahan untuk anggota dewan senilai Rp 50 juta per bulan tersebut dari hasil kajian yang matang. 

“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” tutur Puan di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).

“Namun, apa pun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” lanjutnya.

Menurut masyarakat, besaran tunjangan tersebut dianggap sebagai angka fantastis serta membuang-buang uang negara.

Buang anggaran negara

Warga asal Depok bernama Dira (25) berpendapat tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR membuang anggaran negara.

“Dan ini ditambah lagi tunjangan rumah Rp 50 juta kayak buang-buang duit negara saja,” kata Dira, Kamis (21/8/2025).

Kata Dira, tunjangan yang diterima anggota DPR terlalu banyak serta tak sebanding dengan kinerja mereka.

“Banyak banget tunjangan mereka yang enggak gitu penting, misal tunjangan komunikasi Rp 15 juta. Uang sebanyak itu untuk komunikasi seperti apa yang dimaksud?” kata Dira.

Dira menyarankan supaya pemerintah memangkas sejumlah tunjangan DPR. Sebagai gantinya, anggota DPR dapat memperoleh fasilitas negara dengan kewenangan terbatas.

“Biar kalau sudah tidak menjabat, dikembalikan ke negara untuk anggota selanjutnya,” katanya.

Ekonomi sulit

Candra (28) yang merupakan seorang karyawan swasta berpendapat besar tunjangan perumahan itu berlebihan.

Ia mengatakan fasilitas tersebut tak sebanding dengan kondisi rakyat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang saat ini ekonominya terasa sulit.

“Agak miris. DPR kan mata dan telinga masyarakat, pikirinlah kita ini. Kalian kan dipilih rakyat,” kata Candra, Jumat (22/8/2025).

Ia mempertanyakan tentang urgensi tunjangan rumah bagi anggota DPR. Padahal, sebelumnya rumah dinas DPR yang dianggap cukup mewah sudah ada.

“Buat apa tunjangan rumah sedangkan rumah dinas kalian sudah cukup mewah. Jangan buang-buang anggaran,” kata Candra.

Kritik serupa juga disampaikan Aly Azka Baihaqy (24). Dirinya berpendapat DPR tak pantas menerima tunjangan perumahan dengan nominal yang fantastis di tengah upaya efisiensi pemerintah.

“Rp 0 sih untuk tunjangan perumahan. Pada masa efisiensi ini, solusi yang lebih adil adalah tidak ada fasilitas perumahan dan tunjangan bagi perwakilan rakyat. Mereka kita gaji melalui pajak yang kita bayar,” ujar Aly.

Menurut Aly, gaji anggota DPR sudah cukup untuk menanggung kebutuhan hidup. Ia berpendapat jika rumah dinas anggota DPR yang ada tak memadai, para legislator bisa mencari alternatif seperti masyarakat pada umumnya.

“Kalau rumahnya jauh dari tempat mereka berkumpul, mereka bisa ngontrak atau ngekos, layaknya kebanyakan rakyat yang bekerja di luar kota,” ungkapnya.

Warga Depok bernama Yaomi (27) meragukan tentang kinerja anggota DPR sebab tampak tak peduli dengan kondisi ekonomi yang sedang lesu.

“Di saat banyak rakyat kesulitan dengan kebutuhan sehari-hari dan inflasi tinggi, kebijakan ini terkesan tidak sensitif dan jauh dari realitas masyarakat,” kata Yaomi.

Gaji dan tunjangan anggota DPR yang totalnya hingga Rp 100 juta dinilai terlalu berlebihan.

“Memberi Rp 50 juta per bulan lebih terlihat seperti kemewahan ya daripada kebutuhan kerja DPR,” katanya.

Keperluan lain

Kata Aly, alokasi anggaran sebesar itu lebih tepat jika diarahkan untuk kebutuhan publik.

“Kurang pantas sih. Hemat saya, ada baiknya tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR dialokasikan untuk keperluan rakyat, bukan perwakilan dari rakyat,” ujarnya.

Dia menyebutkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh wakil rakyat, termasuk permasalahan pendidikan yang baru-baru ini ramai dibicarakan.

“Toh, masih banyak pekerjaan rumah perwakilan rakyat seperti masalah pendidikan yang ramai dibicarakan netizen,” ujarnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Candra. Ia mengatakan anggaran itu lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk tenaga pendidik, terutama guru honorer di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“Sebaiknya, tunjangan tersebut pantas dialokasikan untuk para guru honorer. Banyak sekali, khususnya guru honorer di wilayah 3T yang haknya kurang dipenuhi atau bahkan diabaikan. Atau bahkan difungsikan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan,” katanya.

Kata Candra, anggaran sebesar itu juga dapat dipakai untuk pembangunan infrastruktur dasar ataupun layanan publik.

“Anggaran itu penting dialokasikan untuk bangun akses jalan di pelosok, perbaiki kualitas pendidikan, kesehatan gratis, air bersih hingga transportasi umum,” ungkapnya

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion