Komitmen Kemenkeu Bersinergi Dengan Satggassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bentukan Kapolri

Jakarta, Bindo.id – Komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersinergi bersama Satggassus Optimalisasi Penerimaan Negara bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sinergi tersebut akan dilakukan khususnya menyangkut tentang pengamanan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan ataupun dari sisi penindakan.

“Kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan,” kata Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto.

Hal itu disampaikan saat konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 dilansir di kanal YouTube Kemenkeu, Rabu (18/6/2025).

Kata Bimo, pihaknya juga sudah berdiskusi bersama Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara di kantor Kemenkeu kemarin.

“Terkait Satgassus jadi kemarin sore kami sudah berdiskusi, kami undang Satgassus full team kecuali Pak Novel ke kantor kami,” ujar Bimo.

Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut positif tentang pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Fokusnya yakni mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor tersebut.

Kata Sri Mulyani, pembentukan Satgassus tersebut penting untuk memberikan dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sehat.

“Tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memberikan dukungan inisiatif Kapolri Jenderal Sigit tentang pembentukan satgas khusus ini.

Saat pertama kali pembentukan satgas khusus, Sri Mulyani mengaku dirinya juga diundang Polri.

“Mengenai penerimaan negara terutama adanya inisiatif dari Kepolisian mengenai pembentukan satgas khusus dan ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya satgas khusus ini, Satgassus dari Kepolisian Republik itu sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir,” ujar Sri Mulyani.

“Karena saya termasuk yang waktu itu diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi,” lanjutnya.

Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan berfokus mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor.

Novel Baswedan ditunjuk sebagai Wakil Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

Pada keterangan tertulis, dilansir pada Senin (16/6/2025), Herry Muryanto menjabat sebagai Kepala Satgassus.

Anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang telah punya pengalaman untuk menangani kasus korupsi serta ahli dalam tata kelola pemerintahan. Sebelumnya juga tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyebutkan selama 6 bulan ini Satgassus sudah menjalin koordinasi bersama berbagai kementerian, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian ESDM, termasuk yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Situasi lapangan dilihat secara langsung oleh Satgassus di Pelabuhan di Jawa Timur pada tanggal 7-9 Mei 2025 serta Pelabuhan Benoa Bali pada tanggal 11-13 Juni 2025.

Kata Yudi, Hotman Tambunan sebagai ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan sudah melakukan pemetaan pada sektor perikanan masih terdapat potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Atas hal tersebut, Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, beserta pemerintah provinsi.

“Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” ujar Yudi Purnomo pada keterangan tertulis.

Ada 2 pelabuhan perikanan yang telah dikunjungi satgassus, yakni Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur; serta Pelabuhan Perikanan di Benoa, Provinsi Bali.

Di kunjungan tersebut telah ditemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan PNBP diantaranya masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30GT yang melakukan penangkapan ikan di atas 12 mil laut, namun belum punya izin penangkapan ikan.

Kata Yudi, ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tak bisa dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal itu memang sudah mengajukan perizinan, namun masih ada kendala serta perlu waktu yang relatif cukup lama.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion