Info Regional
UMP Jatim 2027 Naik 11,57 Persen, Kini Jadi Rp 2,73 Juta
Surabaya, Bindo.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 senilai Rp2.730.000 per bulan.
Angka tersebut ada peningkatan Rp283.119,32 atau 11,57 persen jika dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68.
UMP Jawa Timur 2027 akan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2027. Penetapannya tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 21 November 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” tutur Gubernur Khofifah, Minggu (22/11).
Kata Khofifah, kebijakan pengupahan tahun 2027 disusun dengan memperhatikan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Pemerintah berupaya bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta daya beli pekerja dengan kemampuan dunia usaha supaya aktivitas ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja tetap dapat berjalan.
“Penetapan upah minimum tahun 2027 memperhatikan kebutuhan untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian dan keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur. Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ujar Gubernur Khofifah.
Pada proses penghitungan, beberapa indikator ekonomi jadi pertimbangan, seperti inflasi sebesar 3,33 persen serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebanyak 5,82 persen.
Kenaikan UMP sebanyak 11,57 persen tersebut ada di atas angka inflasi yang jadi salah satu dasar penghitungan.
Kebutuhan hidup layak (KHL) juga jadi perhatian dalam kebijakan pengupahan. Dari estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur hingga Rp3.742.675 per bulan.
Penetapan UMP 2027 senilai Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL 2026 mengalami peningkatan jadi 72,94 persen, dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan penetapan upah minimum juga perlu melihat karakteristik serta kondisi perekonomian masing-masing daerah.
Perbandingan upah antarprovinsi tak cukup hanya dilihat dari nominalnya, namun juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta indikator ekonomi daerah.
Pada konteks tersebut, UMP Jawa Timur 2027 senilai Rp2,73 juta ada di kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta senilai Rp2.725.000 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Tengah senilai Rp2.655.454.
Rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur tercatat sebanyak 72,94 persen, dibandingkan dengan Jawa Barat 70,62 persen serta Jawa Tengah 71 persen.
Khofifah mengatakan kebijakan pengupahan harus memperhatikan kepentingan pekerja serta keberlangsungan usaha.
Harapannya, peningkatan upah bisa memperkuat daya beli masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi daerah. Di lain sisi, produktivitas, kapasitas perusahaan, maupun keberlanjutan lapangan kerja juga harus diperhatikan bersama.
Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi serta kondisi ketenagakerjaan yang beragam. Sehingga, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilaksanakan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing daerah.
Jika UMK sudah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut yakni UMK.
Khofifah mengatakan peningkatan kesejahteraan pekerja perlu didukung dengan upaya pengendalian biaya hidup. Ia mengatakan daya beli masyarakat tak hanya ditentukan kenaikan upah nominal, namun juga stabilitas harga kebutuhan pokok, keterjangkauan transportasi, serta akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.
Pemprov Jatim terus mendorong pengendalian inflasi serta menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan pekerja serta keluarganya.
Khofifah meminta pengusaha untuk menyiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru mulai diberlakukan. Dia mengajak perusahaan agar membangun komunikasi terbuka dengan pekerja supaya pelaksanaan kebijakan bisa berjalan baik, memberikan kepastian hak, dan menjaga hubungan industrial yang kondusif.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” ujarnya.
Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion
