Connect with us

Info Regional

Diduga Perkosa Mahasiswi, Komnas HAM Lakukan Investigasi Kasus Bupati Kupang

Published

on

Komnas HAM investigasi kasus Bupati Kupang [instagram]

Kupang, Bindo.id – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) sedang melakukan nvestigasi dan meminta informasi dari sejumlah pihak tentang kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),Yosef Lede, terhadap mahasiswi berinisial RWM (21).

Dari laporan di kepolisian, kasus ini terjadi di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, pada Rabu (11/11/2026).

Korban RWM mengaku diperkosa sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda.

“Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak. Tim saya sudah turun untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait rangkaian kasus tersebut. Nanti saya nomor kontak komisioner yang turun ke Kupang,” tutur Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dikutip dari detikcom, Minggu (15/11/2026).

Komnas HAM sangat menyesalkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan pejabat publik terhadap kelompok rentan kembali terjadi. Komnas HAM mengatakan Yosef lede semestinya memberi perlindungan kepada kelompok rentan.

“Tentu saja Komnas HAM sangat menyesalkan kembali terulang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Namun, justru jadi pelaku kekerasan seksual,” ujar Anis.

Kata Anis, Komnas HAM mendorong Polda NTT yang diasistensi Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri supaya kasus tersebut segera ditindaklanjuti serta diusut tuntas sehingga korban memperoleh keadilan.

“Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik,” ujar Anis.

Desak Penerapan Pidana Pemberatan

Anis mengatakan Komnas HAM juga mendesak penerapan pidana pemberatan sebab terlapor merupakan pejabat.

Baca Juga  Komnas HAM Minta Agar Identitas Pelaku Kasus Air Keras Andrie Yunus Diungkap ke Publik

“Kami mendorong juga agar Polda NTT menerapkan pidana pemberatan ya karena yang bersangkutan atau pelaku merupakan pejabat publik,” tutur Anis.

Kata Anis, dalam Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ada pemberatan sepertiga apabila pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan seorang pejabat publik.

Anis mengatakan penerapan pidana pemberatan tersebut tujuannya supaya Yosef Lede diberi efek jera. Sebab, politikus partai Gerindra tersebut merupakan pejabat publik yang semestinya melindungi serta mengayomi korban yang juga kelompok rentan.

“Itu kan ada pemberatan sepertiga dalam UU TPKS jika pelaku adalah pejabat publik. Harus segera diterapkan pidana pemberatan supaya ada efek jera kepada pelaku,” ujar Anis.

Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan ke Polda NTT terkait dengan dugaan pemerkosaan terhadap RWM. Diduga peristiwa tersebut terjadi di rumah jabatan (rujab) Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita.

Saat ini Polda NTT sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor,” tutur Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra pada keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *