Kasus Penyadapan Ilegal, Identitas Pelapor Dirahasiakan

Jakarta, Bindo.id – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Suyudi Ario Seto mengungkap perkembangan kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden.

Suyudi menyampaikan hal tersebut di rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026) di Gedung DPR RI.

Kapolri Suyudi menyebut kasus penyadapan ilegal tersebut sedang didalami tim khusus Bareskrim Polri. Kasus tersebut terungkap usai ada laporan dari seseorang yang identitasnya dirahasiakan.

“Dengan identitas pelapor dirahasiakan. Adapun peristiwa dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan,” ujar Kapolri Suyudi, dikutip dari YouTube DPR RI Official, Jumat (13/11/2026).

Pada raker tersebut, Suyudi mengungapkan kronologi awal kasus penyadapan ilegal. Kasus ini awalnya terjadi pada 2025, saat seorang berinisial AS diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa ada surat resmi dari tim penyidikan.

Pihak AS diketahui menjabat Plt. Kepala Monitoring. Dirinya diduga tiba-tiba memerintahkan untuk melakukan penyadapan bahkan membuat grup WhatsApp.

“Saya menyampaikan perkembangan yang ditangani Bareskrim Polri. Perkara ini berawal dalam kurun waktu pada 2025 sampai 2026, ketika AS selaku petugas Kepala Monitoring atau Plt. Kabakmon, diduga memerintahkan lakukan penyadapan secara lisan tanpa ada surat permohonan dari penyidikan,” ujarnya.

“Sehingga sejumlah nomor disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WA untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta menghapus data penyadapan pada sistem Lims dan Penlinks X atau PLX,” tuturnya.

Kata Kapolri Suyudi, pelapor merasa janggal dengan perintah pembubaran grup WhatsApp serta penghapusan bukti penyadapan. Akhirnya, tanggal 30 Oktober 2026, dia melaporkan peristiwa tersebut kepada Bareskrim Polri.

“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor. Sehingga pada 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,” ujat Kapolri Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III.

Saar rapat kerja bersama Komisi III, Kapolri beserta jajaran diminta untuk menerapkan pasal makar kepada para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), serta penghilangan data elektronik.

Menurut Komisi III, kasus ini termasuk perbuatan makar sehingga perlu ditangani serius lewat proses penegakan hukum yang profesional, transparan, serta akuntabel.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion