Connect with us

Info Regional

Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Fungsi Dinas Damkar dan Penyelamatan

Published

on

Mendagri Tito Karnavian [instagram/@titokarnavian]
Mendagri Tito Karnavian [instagram/@titokarnavian]

Jakarta, Bindo.id – Kepala daerah diminta oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengoptimalkan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan. Pengoptimalan fungsi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat.

Kepala daerah perlu menyediakan prioritas alokasi anggaran agar fungsi Damkar dan Penyelamatan dijalankan serta dimanfaatkan.

Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut pada arahannya saat dirinya menjadi Inspektur Upacara di Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-104 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Monas, Rabu (1/3/2023).

Dilansir dari tribunnews.com, kepala daerah juga dininta oleh mendagri untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) Damkar dan Penyelamatan. Selain itu, dirinya juga meminta agar kesejahteraan anggota damkar juga diperhatikan.

Kepala daerah juga diminta untuk menyediakan peralatan pemadam kebakaran yang memadai. Hal ini bertujuan agar kemampuan aparaturnya semakin meningkat. Apalagi, peralatan teknologi selalu berkembang. Perkembangan teknologi ini juga termasuk di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Tito menyebutkan bahwa di Jakarta sudah banyak apartemen-apartemen yang tinggi.

“Kalau terjadi kebakaran di tingkat atas seperti apa, perlu tangga dan lain-lain,” tutur Tito.

Militansi anggota Damkar juga diharapkan dijaga oleh kepala daerah. Selain itu, aparatur Damkar haruslah tunduk pada aturan-aturan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pembentukan dan pembinaan Relawan Damkar atau Redkar sampai level pemerintahan terbawah juga diharapkan dapat dipercepat. Hal tersebut penting dilakukan untuk membantu masyarakat saat menghadapi kebakaran.

Mendagri juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Redkar yang sudah terbentuk di beberapa daerah. Tito juga menyinggung pemerintah kabupaten/kota yang belum mempunyai organisasi Damkar dan Penyelamatan.

Masih banyak kabupaten/kota yang belum mempunyai organisasi Damkar dan Penyelamatan. Dirinya berpendapat organisasi Damkar tetap diperlukan walaupun kepala daerah berdalih tidak ada potensi kebakaran yang akan terjadi di daerahnya. Sebab, masih ada kebutuhan lain yang membutuhkan tindakan penyelamatan.

Baca Juga  Lahan Proyek Kilang Pertamina Tuban Terbakar Seluas 10 Hektar, Polisi Dan Manajemen Gelar Investigasi

“Ini tolong dibuat organisasinya, bisa berdiri sendiri,” ucapnya.

Tito mengatakan apabila beban kerjanya tak terlalu berat dapat digabung dengan fungsi yang lain. Misalnya digabung dengan Satpol PP, dalam satu kesatuan, namun fungsinya tetap ada.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
Google News, YouTube, dan Dailymotion