Ditjen Hubdat Susun Strategi Jelang Libur Nataru

JAKARTA (Bindo.id) – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 (Nataru), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun strategi demi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat.

Hal itu dibahas pada Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Operasi Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 bersama dengan para pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

“Menjelang libur Nataru, kita bersama duduk di sini untuk membahas persiapan dari masing-masing stakeholders. Ditjen Hubdat bersama dengan Korlantas dan Ditjen Bina Marga tengah membahas mengenai Surat Keputusan Bersama yang nantinya memuat aturan-aturan yang menjadi payung regulasi bagi para petugas di lapangan,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dikatakannya, bukanlah rutinitas biasa, melainkan peraturan yang sudah melalui tahap survei dan pengkajian dengan baik.

Seperti pengaturan pembatasan angkutan barang, manajemen rekayasa lalu lintas, hingga pengaturan kendaraan di pelabuhan penyeberangan.

“Selain itu, Ditjen Hubdat juga menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari 178 titik terminal penumpang Tipe A dan Tipe B, sekitar 31 ribu bus sebagai sarana angkutan jalan, 29 pelabuhan penyeberangan dengan 15 lintasan, 251 unit kapal dan 72 unit dermaga,” jabarnya.

Dari 31 ribu bus di antaranya sebanyak sekitar 11 ribu armada angkutan antarkota antarprovinsi, sekitar 17 ribu angkutan pariwisata dan 2 ribu angkutan antarjemput antarprovinsi/sewa.

Dalam menyiapkan sarana dan prasarana ini pihaknya berkolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan di wilayah kerja masing-masing. 

“Kunci sukses angkutan Nataru adalah sinergi, koordinasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan karena kita adalah satu untuk menjamin kenyamanan, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat,” imbuh Dirjen Aan.

Dia berharap, semua pihak yang berkepentingan bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan angkutan Nataru ini, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru sebelumnya di beberapa provinsi agar menjadi bahan perbaikan pada tahun ini. 

“Masih terdapat angkutan barang sumbu tiga melanggar SKB, kepadatan di gerbang tol Kalitama dan Cikatama, kemacetan di gerbang tol, kepadatan di rest area, serta kurangnya ketersediaan sarpras alat berat di lokasi rawan bencana alam,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti kepadatan kendaraan yang terjadi di lokasi-lokasi wisata. 

Kawasan wisata populer seperti Kuta, Ubud, Nusa Dua, dan Sanur menjadi titik kemacetan utama. Kepadatan di Bandara Internasional seperti Bandara Ngurah Rai, Bali juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang.

“Ada juga keterbatasan fasilitas parkir di area wisata sehingga pengunjung kesulitan mencari tempat parkir dan bahkan mengakibatkan kendaraan terparkir sembarangan, yang kemudian mengganggu kelancaran lalu lintas,” ujar dia.

Sejalan dengan upaya menciptakan keselamatan dan keamanan masyarakat di libur panjang nataru, Kasubdit wilayah 2A Ditjen Bina Marga, Syah putra A. Gani juga menyampaikan sejumlah strategi.

Di antaranya memastikan jalan nasional di lintas utama dalam kondisi mantap/fungsional, tidak ada lubang, serta bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik dan menyiagakan posko dan tim tanggap bencana untuk mengantisipasi kondisi darurat pada titik-titik rawan bencana di jalan tol dan non tol.

“Kami juga telah mengidentifikasi lokasi rawan longsor dan rawan banjir pada ruas jalan nasional di seluruh Indonesia serta menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) berupa alat berat dan material beserta tim pendukung. Kemudian, kami akan meningkatkan pelayanan jalan tol dan menambah beberapa ruas jalan tol tanpa tarif secara fungsional serta menambah Tempat Istirahat Pelayanan (TIP),” tuturnya.

Fokus pada jalan tol, Operation and Maintenance Group Head PT Jasa Marga, Atika Dara Prahita menekankan faktor kunci keberhasilan pengaturan libur panjang sebelumnya seperti pemanfaatan teknologi Artificial Intelligent (AI) dalam Traffic Management, Intelligent Transport System (ITS), dan Incident Management System (IMS).

“Adanya rekayasa lalu lintas berbasis safety, peningkatan kapasitas transaksi di gerbang tol, pengoperasian ruas fungsional serta penyusunan SKB yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas sangat berperan dalam menjaga VCR di bawah 0,7,” ulasnya.

Atika juga tidak akan mengesampingkan Management Rest Area, bekerjasama dengan BMKG dalam mengantisipasi cuaca ekstrim serta mengedepankan strategi komunikasi dengan baik agar masyarakat mampu merencanakan perjalanan dengan baik.

Dalam hal penyiapan sektor transportasi penyeberangan, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry Rio Theodore Natalianto Lasse menyebut, akan menerapkan delaying system di empat pelabuhan utama yakni Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk. 

Di samping itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BPTD, KSOP, dan Operator Pelayaran untuk memastikan kapal operasi berkapasitas besar dan handal.

“Kami juga berupaya agar ada penambahan jumlah kapal yang beroperasi dengan mengutamakan pola operasi Tiba Bongkar Berangkat (TBB). Kami juga akan mengoptimalkan kesiapan petugas di lapangan dan meningkatkan fasilitas sarana, prasarana, infrastruktur, dan layanan di Pelabuhan,” ucapnya.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah strategi contingency plan mengingat libur Nataru seringkali diiringi dengan cuaca yang ekstrem. 

Dia menambahkan, persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut di antaranya menyiapkan tugboat, menyiapkan petugas teknisi perbaikan standby 24 jam, menyiapkan pelabuhan alternatif: Ciwandan (Banten), BBJ (Banten), dan Wika Beton (Lampung Selatan).

Turut hadir pada kegiatan rapat koordinasi ini para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali, perwakilan Kementerian Perdagangan, perwakilan Kementerian Agama, perwakilan Badan Pengatur Jalan Tol, perwakilan PT Jasa Marga, perwakilan PT Jasa Raharja, serta stakeholders lainnya. (bas)

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion