Komdigi Jalin Kerjasama Dengan Inggris Untuk Menyusun Roadmap AI

Jakarta, Bindo.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menyusun peta jalan kecerdasan buatan atau roadmap artificial intelligence.

Dalam pembahasan teknologi dengan Inggris akan berkontribusi pada penyusunan aturan tersebut.

Salah satu kesepakatan kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris bertajuk “AI Policy Dialogue Country Report”.

“Sebagai tindakan lanjut, Kementerian Komdigi akan menggunakan hasil dialog ini sebagai dasar untuk rekomendasi kebijakan AI yang konkret dan progresif yang selaras dengan kepentingan nasional,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, Senin (28/7/2025).

AI Policy Dialogue Country Report ini disusun secara sistematis, berangkat dari hal-hal yang fundamental hingga persoalan yang lebih spesifik.

“Hal penting di sini yang kita coba identifikasi, yang pertama adalah building blocks,” kata Nezar.

Building blocks atau hal-hal spesifik dengan menyusun suatu konsep yang lebih umum dibutuhkan untuk mewujudkan adopsi AI yang baik.

Harapan Nezar, laporannya ini bisa membuka pemahaman tentang hal ihwal AI di Indonesia sehingga bisa menentukan arah kebijakan AI ke depannya.

Penyusunan country report ini dilaksanakan dengan cukup intensif selama berminggu-minggu, diskusi bersama para stakeholder supaya lebih memahami seperti apa pemanfaatan AI pada berbagai sektor di masyarakat.

Ia mengatakan stakeholder (pemangku kepentingan) ini dari pelaku industri, pemerintah, universitas, maupun komunitas masyarakat sipil.

“Selama ini (Kemkomdigi) terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi AI, dan dari sana coba dirumuskan berdasarkan dialog-dialog yang dibuat itu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap,” ujarnya.

“Kita sedang menyusun roadmap untuk AI dan dokumen ini salah satu masukan yang penting, yang menjadi pertimbangan selain juga dokumen yang sudah kita hasilkan,” lanjutnya.

Kerjasama dengan Inggris juga berfokus tentang tata kelola, infrastruktur, pengembangan talenta digital, maupun penelitian dan pengembangan AI. 

“Tentu, dalam hal ini peran pemerintah antara lain selain mempercepat perumusan regulasi yang mendorong inovasi, kita juga menjaga agar risiko-risiko AI ini bisa seminimal mungkin, sehingga kita tidak perlu mengatur secara berat atau heavy regulated,” ujarnya.

Tanggapan pihak Inggris

Kepala Bidang Ekonomi dan Digital, Kedutaan Besar Inggris Samuel Hayes menyampaikan AI Policy Dialogue Country Report ini disusun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bilateral tentang kerja sama digital.

MoU tersebut sebagaj dasar untuk kolaborasi yang jauh lebih besar serta lebih dalam pada teknologi baru, tata kelola data, mauphn pengembangan talenta digital.

“Jadi, peluncuran laporan hari ini merupakan hasil kesepakatan tersebut. Laporan ini disusun setelah berbulan-bulan dialog kebijakan mengenai AI,” ujar Hayes.

Ia menuturkan secara real AI mengalami perkembangan lebih cepat. AI juga mengubah cara bekerja, hidup, serta memerintah.

Sehingga, kebijakan, infrastruktur, serta jalur pengembangan talenta tentunya harus bisa mengimbangi.

“Kami juga memahami bahwa Komdigi sedang menyelesaikan peta jalan nasional untuk AI Indonesia. Kami berharap laporan ini bisa menjadi pendamping yang menawarkan perspektif multipemangku kepentingan dan wawasan internasional untuk mendukung perjalanan tersebut,” ujarnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion