Info Nasional

Bahlil Ungkap Alasan PT Gag Nikel Tetap Beroperasi, Usai 4 IUP Nikel Di Raja Ampat Dicabut

Published

1 jam yang lalu

10 Juni 2025

Ilustrasi tambang nikel PT Gag Nikel di raja Ampat [baca-berita]

Bindo.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah mencabut 4 izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat konferensi pers secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.

Kata Prasetyo, pencabutan izin ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang melibatkan beberapa kementerian terkait, diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

“Presiden memimpin langsung rapat terbatas yang membahas persoalan izin tambang di Raja Ampat. Atas arahan beliau, pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut,” kata Prasetyo.

Dirinya menyebutkan bahwa kebijakan ini bukan reaksi terhadap sorotan publik tentang perluasan tambang nikel di Raja Ampat.

Jauh sebelum isu tambang nikel ini ramai, Prasetyo mengatakan pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden terkait dengan penertiban kawasan hutan yang meliputi semua kegiatan berbasis sumber daya alam, termasuk di sektor pertambangan.

“Izin tambang di Raja Ampat ini hanyalah satu bagian dari proses penertiban besar yang sedang dijalankan pemerintah,” ujar Prasetyo.

Namun, Prasetyo memberikan apresiasi kepedulian publik yang terus mengawal isu lingkungan serta menyalurkan berbagai informasi ke pemerintah.

Respons aktif masyarakat sebagai salah satu pemicu percepatan evaluasi serta pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi.

Dirinya memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap bijak serta kritis dalam menyikapi isu-isu publik.

“Kita semua harus waspada dan mencari kebenaran secara utuh dalam menerima informasi, agar tidak terjebak pada simpang siur atau disinformasi,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan 4 IUP yang dicabut merupakan milik PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Surya Pratama serta PT Nurham.

Sedangkan izin PT Gag Nikel yang ada di Pulau Gag tak dicabut serta tetap dibiarkan beroperasi.

Kata Bahlil, keputusan ini diambil usai pihaknya menurunkan tim untuk melakukan pengecekan secara langsung kondisi yang ada di lapangan.

Berdasarkan pengecekan, Bahlil menyatakan hanya PT Gag Nikel yang mendapatkan Rencana Kerja serta Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025. Sedangkan 4 perusahaan lainnya tak mengajukan.

Kata Bahlil, total luas konsesi yang diberikan kepada PT Gag Nikel sekitar 13.136 hektare. Dari jumlah itu, baru 260 hektare yang sudah dibuka.

Sedangkan lebih dari 130 hektare sudah dilakukan reklamasi. Ada 54 hektare di antaranya dikembalikan ke negara.

“Pulau Gag itu juga tidak berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Letaknya sekitar 42 km dari Piaynemo, pusat kawasan wisata utama, dan secara geografis lebih dekat ke Maluku Utara,” tutur Bahlil.

Dirinya juga menyangkal anggapan bahwa kegiatan PT Gag sudah melakukan perusakan terumbu karang atau mencemari laut.

Dari hasil pengecekan visual dan teknis menyatakan kawasan pesisir dan laut yang berasa di sekitar Pulau Gag masih dalam kondisi baik.

Bahlil mengatakan keempat perusahaan yang izinnya dicabut dianggap punya sejumlah permasalahan, termasuk pelanggaran lingkungan serta legalitas yang tak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

Dia mengatakan sebagian dari izin-izin ini dikeluarkan tahun 2004 sampai 2006 oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Minerba lama.

“Tapi kami tidak ingin menyalahkan siapa pun, ini adalah tanggung jawab bersama untuk kita bereskan,” katanya.

Profil PT Gag Nikel

PT Gag Nikel merupakan perusahaan pertambangan nikel yang didirikan di Indonesia. Alamat PT Gag Nikel berada di Antam Office Building Tower B, Lantai MZ, Jalan TB.

Simatupang No. 1 Jakarta Selatan 12530 sebagai pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia di tanggal 19 Januari 1998.

Kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel dipunyai oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd. (APN Pty. Ltd) sebanyak 75% serta PT Antam Tbk sebanyak 25%.

Akan tetapi sejak 2008, Antam telah berhasil melakukan akuisisi seluruh saham PT Asia Pacific Nickel Pty. Ltd, sehingga di tahun 2008, PT. Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan Antam.