Menteri PU Dorong Skema A30 Untuk Targetkan Swasembada Aspal

Jakarta, Bindo.id – Kebutuhan aspal Nasional sekitar 1 juta ton per tahun serta diprediksi melonjak sampai 1,5 juta ton di masa depan.

Namun masih dipasok oleh produk impor berbasis minyak bumi sampai 80 persen.

Sedangkan di sisi lain, cadangan aspal dari Pulau Buton (Asbuton) yang melimpah, baru terserap sekitar 4 persen.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengatakan pola ketergantungan aspal impor ini merupakan risiko besar di tengah fluktuasi harga energi global serta ketidakpastian geopolitik.

Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, saat ini Kementerian PU mendorong kemandirian material konstruksi lewat optimalisasi Asbuton, akan tetapi dengan strategi yang berbeda dari para pendahulunya.

Tinggalkan Cara Tumpuk dan Mematok Harga

Pada analisisnya, Dody menuturkan secara tegas tak ingin mengulang kebijakan masa lalu yang cenderung memaksakan penyerapan dengan cara-cara yang kaku.

Strategi lama seperti mematok harga atau menumpuk material tanpa adanya serapan pasar yang jelas dianggap hanya akan menyebabkan masalah baru bagi keuangan negara serta keberlanjutan industri.

“Saya lebih suka dengan menggunakan mekanisme pasar. Saya tidak mau mengikuti petarung terdahulu, pakai karet, ditumpuk, atau harga dipatok, nanti malah jadi masalah baru semua di saya kalau kemudian tidak terpakai,” tutur Dody, Kamis (2/4/2026).

Pilihan pada mekanisme pasar tersebut mengisyaratkan bahwa Asbuton harus bisa berkompetisi secara kualitas maupun harga dengan aspal impor.

Dody menargetkan Asbuton harus masuk ke dalam rantai pasok konstruksi jalan nasional sampai minimal 30 persen atau dikenal dengan skema A30.

Skema tersebut mengadopsi kesuksesan hilirisasi biodiesel B10 sampai B50 yang terbukti bisa menegaskan ketergantungan energi fosil.

Belajar dari China

Salah satu kritik tajam yang dilemparkan Dody yakni tentang paradoks kualitas. China dikenal punya standar infrastruktur jalan yang sangat tinggi, justru mengimpor Asbuton dari Indonesia untuk dipakai sebagai agregat utama mereka.

“Barang ini, aspal Buton ini, justru menjadi agregat yang paling utama di negara-negara besar yang kualitas jalannya jauh lebih baik daripada kita. Misalnya di China, mereka justru impor dari kita. Kalau negara sebesar China bisa dan berhasil, kenapa Indonesia tidak?” ujarnya.

Rendahnya serapan domestik selama ini bukan dikarenakan kendala teknologi yang tak terpecahkan, akan tetapi minimnya kemauan politik (political will).

Dody menuturkan jika aturan pokok sudah harmonis dan ekosistem industrinya terbentuk, penelitian dan pengembangan atau Research and Development akan bisa berjalan dengan sendirinya seiring masifnya pemakaian di lapangan.

Harmonisasi Regulasi dan Efisiensi Fiskal

Namun kendala birokrasi jadi hambatan nyata yang sedang diselesaikan.

Menteri PU menuturkan draf Keputusan Menteri (Kepmen) dan Peraturan Menteri (Permen) tentang pemakaian Asbuton sempat tertahan cukup lama.

“Saat ini, proses tersebut memasuki tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum,” ujar Dody.

Keberhasilan swasembada aspal tersebut diproyeksikan memberi imbas ekonomi yang signifikan. 

Di antaranya potensi penghematan hingga Rp 4 triliun per tahun, menciptakan nilai tambah sampai Rp 23 triliun dan membuka ribuan lapangan kerja, serta mengurangi tekanan APBN imbas fluktuasi harga aspal minyak impor.

Upaya ini sejalan dengan dokumen 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang baru diumumkan tanggal 31 Maret 2026.

Kebijakan efisiensi seperti pengurangan perjalanan dinas dan penghematan kompensasi BBM lewat WFH bagi ASN sebesar Rp 6,2 triliun, kemandirian material konstruksi sebagai pelengkap bagi stabilitas fiskal nasional.

Menteri PU yakin dengan harga yang kompetitif serta kualitas yang terjaga, A30 dapat dicapai dengan mudah lewat pengaturan mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant).

“Tantangan terbesarnya kini adalah menggerakkan kembali roda ekonomi di Buton dan memastikan industri pertambangan lokal siap menyuplai kebutuhan secara konsisten,” ujarnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion