M Qodari Beberkan Data Keracunan MBG Lebih Dari 5000 Orang

Jakarta, Bindo.id – Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari beberkan data insiden siswa keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kata Qodari, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, masing-masing institusi telah melaporkan lebih dari 5.000 siswa terdata mengalami keracunan.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ungkap Qodari di Istana, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Qodari menuturkan kasus keracunan MBG terbanyak terjadi di Jawa Barat (Jabar)

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Kata Qodari, indikator terjadinya keracunan MBG, yaitu :

• higienitas makanan
• suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan
• kontaminasi silang dari petugas
• alergi pada penerima manfaat

Qodari menuturkan kasus keracunan MBG bisa ditekan jika setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) punya sertifikasi yang jelas, misalnya sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kementerian Kesehatan.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” ujar Qodari.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan program MBG dipastikan tak merugikan anak-anak setelah beredarnya kasus keracunan massal di beberapa daerah.

“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” tutur Puan ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

Menurut Puan, pelaksanaan MBG secara masif tak mudah dilakukan sehingga evaluasi program harus rutin dilakukan pemerintah. Saat kasus keracunan massal terjadi berulang di beberapa daerah, Puan mendesak supaya program itu dilakukan evaluasi secara total.

“Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” tuturnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion