Dibentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan, Masyarakat Diminta Aktif Untuk Melaporkan

Jakarta, Bindo.id – Ruang pengaduan masyarakat lewat Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan akan dibuka pemerintah.

Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan juga telah dibentuk pemerintah.

“Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu,” tutur Menko Polkam Budi Gunawan, Selasa (6/5/2025) malam. 

Kata Budi, hal ini merupakan upaya tegas untuk memberantas premanisme dan ormas yang dianggap mengganggu iklim investasi.

Dirinya mengatakan pemerintah tak akan memberi toleransi pada ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, maupun merusak tatanan sosial.

Penegakan hukum akan dijalankan secara tegas serta terukur.

“Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.

Satgas tersebut dibentuk di rapat koordinasi lintas kementerian yang diselenggarakan Kemenko Polhukam hari ini.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, beserta kementerian terkait lainnya.

Kerja sama pemerintah daerah dan instansi lokal turut dilibatkan dalam operasi ini. Kata Budi, pemerintah tetap menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul.

“Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dibukanya saluran pengaduan ini, pemerintah memiliki harapan masyarakat bisa berperan aktif untuk menciptakan lingkungan yang tertib, damai, dan kondusif di kehidupan sosial dan dunia usaha.

Pemerintah juga ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat yang aman serta nyaman untuk melakukan investasi dan bertumbuh secara ekonomi.

“Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara,” kata Budi Gunawan.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion