Percepat Perizinan Investasi Desk Khusus Ditempatkan Di Batam

Jakarta, Bindo.id – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani telah meneken nota kesepahaman (MoU) bersama Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Nota kesepahaman tersebut terkait dengan pengembangan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan menempatkan desk BKPM di daerah itu.

Kata Menteri Rosan, MoU yang diteken pada Selasa tujuannya untuk meningkatkan iklim investasi di Batam supaya lebih transparan dan cepat.

“Kami bersama-sama mempunyai komitmen karena melihat dari peran Batam yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat strategis baik dari segi geografis, ekonomi dan juga sebagai salah satu entry nomor dua terbesar di Indonesia,” kata Rosan setelah penandatanganan kesepakatan.

“Melihat potensinya ini, banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Dengan adanya Desk BKPM, yang ditempatkan di Batam tentunya ini akan lebih mempercepat perizinan investasi,” imbuhnya.

Kata Rosan, jika ada investor yang akan menanamkan modal biasanya melakukan komunikasi terlebih dulu dengan Kementerian Investasi/BKPM. Selanjutnya, dari BKPM investor akan diarahkan ke daerah-daerah yang potensial.

Pada konteks Batam, hadirnya desk BKPM yang ditempatkan langsung di daerah maka perizinan maupun realisasi investasi dapat semakin efisien.

“Sehingga ini juga mempunyai multiplier effect dari segi ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri terutama di Batam,” kata Rosan.

Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebutkan saat awal menjadi kepala daerah, dirinya sudah mengumpulkan para investor yang ada di daerahnya.

Aspirasi yang disampaikan para investor yakni diharapkan layanan izin investasi lebih dekat dengan daerah.

Perizinan investasi selama ini harus dilakukan di tingkat kementerian. Hal ini tentunya butuh lebih banyak waktu.

“Beberapa pelayanan yang masih di kementerian seperti penanaman modal asing, kemudian lingkungan hidup dan berbagai reklamasi, kemudian soal hutan, bagaimana alih fungsi hutan yang dirasakan memerlukan waktu yang panjang,” ujar Ahmad.

“Kalau rencana investasi mereka sifatnya segera, tapi prosesnya ini selesai dua tahun. Maka bisa jadi mereka akan melirik daerah alternatif baru. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya sebagai jawaban atas aspirasi dari pelaku usaha untuk memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan kehadiran desk BKPM di Batam tak akan mengurangi peran dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Ahmad menyebutkan saat ini investor memiliki minat untuk mengembangkan Nongsa Digital Park serta melakukan realisasi pembangunan pabrik Apple di Batam.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion