Connect with us

Info Regional

Pemprov DKI Jakarta Dan BPKP Teken MoU Penguatan Pengawasan Dan Tata Kelola Pemerintahan

Published

on

Mou penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan diteken Pemprov DKI Jakarta dan BPKP [asatunews]

Jakarta, Bindo.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta teken nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pihaknya membuka akses audit seluas-luasnya kepada BPKP di seluruh lini Pemprov Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pramono mengapresiasi kerjasama tersebut sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya,” ujar Pramono.

Kata Pramono, tak ada pembatasan bagi BPKP mengadakan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI.

Dirinya mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah tersebut masuk ke semua sektor yang dibutuhkan.

“Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan,” tuturnya

Kata Pramono, keterbukaan itu jadi bagian penting untuk membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, serta akuntabel. Menurutnya, pengawasan independen akan membantu perbaikan sistem sejak dini.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI yang memberikan ruang luas untuk pengawasan.

Kata BPKP, hasil pengawasan nantinya fokus pada perbaikan tata kelola serta pencegahan penyimpangan.

“Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu,” ujar Yusuf.

Menurut BPKP, kolaborasi ini diharapkan membuat jalannya pemerintahan daerah bisa lebih efektif, minim hambatan, serta terhindar dari praktik kecurangan. Kerjasama pengawasan juga akan diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.

Baca Juga  Gelar Sembako Murah Di Jakarta, Heru Budi Bantah Ada Kaitan Dengan Pemilu 2024

“Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau,” ujarnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion