Otorita IKN Normalisasi Dan Revitalisasi Sungai Usai Wilayah Dilanda Banjir

Nusantara, Bindo.id – Awal Januari 2026 banjir melanda daerah IKN. Banjir ini disebut terparah dalam 26 tahun terakhir. Kelurahan Mentawir di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Hal ini membuat proyek Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur kembali disorot.

Meski banjir tak langsung berdampak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), namun imbasnya pada masyarakat sekitar dan infrastruktur penyangga memicu pertanyaan tentang ketahanan lingkungan IKN pada bencana alam.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menuturkan banjir yang terjadi tanggal 8 Januari 2026 dikarenakan  kombinasi faktor alam dan antropogenik.

“Banjir ini melanda wilayah IKN secara umum, bukan di KIPP, dengan penyebab utama curah hujan tinggi dan air pasang,” tutur Alimuddin, Jumat (9/1/2026).

Hujan berintensitas tinggi terjadi sejak Rabu (7/1/2026) pukul 17.00 WITA sampai Kamis (8/1/2026) pukul 06.00 WITA, mengakibatkan debit air sungai menjadi meluap.

Ramalan cuaca BMKG sebelumnya menyebutkan potensi hujan lebat di Kalimantan Timur, meski tangg 8 Januari 2026, suhu ada di 23-30 derajat Celsius tanpa prediksi hujan ekstrem.

Akan tetapi, hujan deras sejak tanggal 1 Januari 2026 mengguyur daerah IKN, termasuk KIPP serta daerah penyangga, jadi indikasi.

Rob juga merendam jalan nasional seperti Margasari-Rantau. Hal ini memperburuk kondisi di daerah pesisir.

Di lain sisi, pembangunan IKN diduga mempercepat erosi serta penyempitan sungai dampak pemanfaatan lahan hulu. Wilayah Sepaku termasuk daerah rawan banjir, dengan banjir Mentawir yang merendam 3 RT. Banjir ini termasuk yang terbesar dalam 26 tahun.

Perubahan iklim global membuat curah hujan semakin buruk. Pembangunan cepat di IKN tanpa mitigasi lengkap dapat meningkatkan vulnerabilitas.

Upaya Otorita IKN Mengatasi Banjir

Kata Alimuddin, Otorita IKN telah memberikan respons cepat.

“Kami punya proyek pengendali banjir, termasuk penyelesaian infrastruktur seperti bendungan dan drainase untuk mengendalikan debit air,” ujar Alimuddin.

Normalisasi dan revitalisasi sungai juga dilakukan dengan cara membersihkan serta memperlebar sungai. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran, dan mengurangi risiko luapan.

Otorita IKN juga gencar memberikan edukasi kepada masyarakat lewat kampanye pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, serta kesadaran tentang dampak aktivitas manusia terhadap banjir.

“Itu terus menerus kami upayakan,” ujar Alimuddin.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion