Walikota Bekasi Bantah Ada Jual Beli Jabatan Di Bekasi

Bekasi, Bindo.id – Praktik jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi dibantah Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Tri Adhianto mengungkapkan hal itu untuk membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada praktik jual beli jabatan di Bekasi.

“Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?,” tutur Tri ketika ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).

Tri juga memastikan seleksi pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi sudah dilaksanakan dengan terbuka serta transparan.

“Lebih baik masyarakat yang menilai. Kita kan sudah melakukan open bidding itu mulai dari pertama pada waktu kita membuka tentang jabatan direksi di BUMD, itu kan clear tahapannya,” ujarnya.

“Kemudian pada saat kita melakukan asesmen terkait dengan perputaran yang dilakukan di eselon 2 itu sudah selesai,” imbuhnya.

Dia menyebutkan pelaksanaan seleksi terbuka untuk golongan eselon 2 juga ikut melibatkan asesmen dari Mabes Polri.

“Saya kira juga kita sajikan dengan data dan administrasi dengan progres yang sama. Dan hari ini kan sedang berproses nih yang di asesmen Polri, eselon 2. Jadi saya kira rasanya sih jauh dari itulah (jual beli jabatan),” ujarnya.

Tri tetap berkomitmen tak ada penyelewengan di daerahnya, termasuk juga pungutan liar (pungli).

“Kalau memang ada pungli yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kota Bekasi, saya ganti dua kali lipat. kemudian oknum itu akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebutkan masih ada jual beli jabatan yang terjadi di daerah. Hal ini mengakibatkan bocornya anggaran pembangunan.

Hal ini sesuai laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 3 tahun terakhir.

“Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai,” kata Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin (20/10/2025).

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion