Jakarta, Bindo.id – Program Satu Data untuk Semua kini telah diluncurkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Harapannya program ini memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran untuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, maupun pengendalian inflasi.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, menyampaikan tentang pentingnya regulasi yang jelas pada tata kelola data kependudukan.

“Regulasi itu kunci. Tanpa aturan, tata kelola tidak akan berjalan baik,” katanya saat acara Summit Data Kependudukan Semester I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Kata Teguh, Satu Data jadi tulang punggung pemerintah saat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

“Data kependudukan sangat strategis. Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bisa memanfaatkannya secara optimal,” ujarnya.

Kata Teguh, Dukcapil sedang meningkatkan kualitas sistem lewat aplikasi terpusat, server yang lebih kuat, dan rencana pembangunan data center baru.

“Sistem dan infrastruktur harus terus diperbaiki. Kalau jaringannya lemah, pelayanan akan terganggu,” ujarnya.

Selain sistem, keamanan data juga jadi perhatian utama. Durinya mengingatkan tentang maraknya kasus kebocoran data di era digital.

“Keamanan itu nomor satu. Semua lembaga pengguna wajib mengikuti standar ISO 27001,” ujarnya.

Teguh menyebutkan akses data tak serta-merta dapat dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Terdapat skema tarif berbeda pada lembaga pemerintah maupun swasta.

“Untuk pemerintah dan lembaga sosial tidak dikenakan biaya, tapi untuk swasta berorientasi profit ada tarif resmi yang masuk ke PNBP,” ungkapnya.

Teguh menegaskan tentang pentingnya peran masyarakat untuk menjaga data pribadi. Ia juga meminta warga agar lebih bijak dalan memakai dokumen kependudukan supaya tak disalahgunakan.

“Lindungi data diri, jangan mudah membagikan NIK atau KTP ke pihak yang tidak jelas,” ujarnya.

Teguh mengatakan semua layanan Dukcapil tetap gratis serta inklusif.

“Pelayanan kependudukan harus cermat, akurat, dan berkeadilan. Semua gratis, tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Dukcapil juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga IT maupun teknis di lapangan.

“Sistem bagus percuma kalau SDM tidak profesional. Maka peningkatan kapasitas itu mutlak,” ujar Teguh.

Penguatan Satu Data juga diarahkan untuk memberikan dukungan pads pembangunan berkelanjutan. Dengan interoperabilitas data, pemerintah bisa lebih efektif dalam mengukur capaian program penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, maupun pengendalian inflasi.

“Dengan satu data, kebijakan akan lebih tepat sasaran,” ujar Teguh.

Teguh menanggapi tentang rencana pemakaian teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan validasi data supaya lebih cepat dan akurat.

“AI akan membantu proses verifikasi, sehingga data makin valid dan bisa diandalkan,” ujarnya.

Acara Summit Data Kependudukan ini sebagai momentum penting menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, serta swasta untuk membangun ekosistem data tunggal nasional.

Harapan Teguh, sinergi lintas sektor bisa terus diperkuat.

“Kita tidak bisa jalan sendiri. Semua pihak harus kolaborasi,” tuturnya.

Teguh menegaskan Satu Data tak hanya sekadar proyek teknis, namun menjadi bagian dari agenda besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Asta Cita pemerintah harus didukung data yang solid. Tanpa data, program sulit berhasil,” ujar Teguh.

Harapannya Program Satu Data ini dapat memberikam manfaat langsung untuk masyarakat. Dengan data yang rapi dan aman, pelayanan publik dapat lebih cepat, akurat, serta transparan.

“Kuncinya satu data, manfaatnya untuk semua,” ujarnya.

Data yang berserakan di berbagai kementerian maupun lembaga saat ini diarahkan untuk jadi satu kesatuan supaya kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Kuncinya terdapat pada penerapan Satu Data untuk Semua yang memakai identitas tunggal kependudukan.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, mengatakan data kependudukan Dukcapil sebagai fondasi utama.

“Data paling inti ada di Dukcapil. Semua kementerian dan lembaga harus bisa terhubung dengan itu,” ungkapnya.

Ateng menyebutkan koneksi antardata perlu identitas tunggal. Ia mengatakan dengan NIK, data di BPS maupun kementerian lain dapat disatukan. Sehingga data akan semakin kaya serta dapat terkelola.

Dirinya menegaskan tentang pentingnya standarisasi sebelum data diintegrasikan.

“Langkah pertama, data harus terstandar,” katanya.

Ia mengingatkan BPS memperoleh amanat besar lewat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi. Data tersebut menggabungkan berbagai sumber, yakni survei, registrasi sosial ekonomi, maupun administrasi kementerian. Semua data tersebut ditunggalkan jadi satu data.

Dirinya mencontohkan keberhasilan pemadanan data hayati, misalnya pencatatan kelahiran dan kematian, yang saat ini sudah memenuhi standar internasional.

“Dulu kita belum sesuai standar global, sekarang sudah,” ujarnya.

Kata Ateng, proses menuju satu data bukanlah pekerjaan instan, namun harus berjalan secara sistemik. Keberhasilan Satu Data tak hanya terkait dengan teknologi, namun juga konsistensi seluruh pihak.

Ia mengatakan hal ini merupakan proses jangka panjang, serta ada evaluasi maupun audit berkala. Menurutnya, kolaborasi merupakan syarat utama.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion