Rencana Proyek Sekolah Rakyat Tahap Dua Berlangsung September Hingga Juni 2026

Jakarta, Bindo.id – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II pada September 2025 akan dimulai Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Target proyek ini rampung pada Juni 2026 sebagai bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan hal itu saat meninjau langsung penggunaan Sekolah Rakyat Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/7/2025).

“Direncanakan, pada September kita mulai groundbreaking untuk Sekolah Rakyat Tahap II. Karena, pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai,” ujarnya. 

“Dan anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp 200 miliar-Rp 300 miliar tergantung luasannya berapa hektar,” lanjutnya. 

Sekolah Rakyat Sentra Paramita sebagai salah satu dari 63 lokasi Sekolah Rakyat Tahap I yang sudah rampung direnovasi. Fasilitas ini difungsikan menjadi sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar serta daya tampung sekitar 100 siswa.

“Untuk Sekolah Rakyat Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp 5–6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial,” kata Dody.

Ia berharap SR Sentra Paramita bisa jadi percontohan untuk SR lainnya di daerah-daerah terpencil. Dana yang dikeluarkan untuk 63 Sekolah Rakyat Tahap IA sekitar Rp 322 Miliar.

Kata Dody, total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia senilai Rp  322 miliar.

“Lokasi-lokasi tersebut tersebar di 24 provinsi,” ujarnya.

Pekerjaan fisik untuk proyek SR Tahap I dilakukan selama 65 hari kalender sejak penandatanganan kontrak tanggal 10 Mei 2025.

Tujuan Diadakannya Sekolah Rakyat

Tujuan Program Sekolah Rakyat yakni untuk menyediakan pendidikan berkualitas secara merata dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses layanan pendidikan formal.

Ia mengatakan peran Kementerian PU di program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sedangkan untuk operasionalnya menjadi peran Kementerian Sosial.

“Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Ikuti berita terkini dari BINDO di
YouTube, dan Dailymotion